Kependudukan

STUDY KEPENDUDUKAN

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan di pengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (fertilitas), tetapi secara bersamaan pula akan di kurangi oleh jumlah kematian (mortalitas) yang terjadi pada semua golongan umur, serta perpindahan penduduk (mobilitas) juga akan mempengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Di dalam Garis-garis besar Haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional hanya bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah tercapai.

Perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk mengukur jumlah penduduk yang di inginkan, hanya akan menumbuhkan masalah sosial ekonomis dengan segala pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ketahun memerlukan tambahan investasi dan sarana di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Hal itu tentu saja merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup negaranya. Pengetahuan tentang pendidikan adalah penting untuk diketahui oleh masyarakat luas yang mana dapat merangsang timbulnya kesadaran dan membina tingkah laku yang yang bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan, sehingga masalah–masalah yang ada di atasi bersama dengan penuh perhatian dan memungkinkan setiap timbulnya masalah dapat di cegah atau di hindari

Berkurangnya atau bertambahnnya penduduk di suatau daerah mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Semakin tinggi teknologi yang dimiliki oleh suatu golongan penduduk, semakin luas kemungkinan memperbesar hasil –hasil produksi kebutuhan hidup dan semakin luas pula mata pencaharian untuk pertambahan penduduk. Setiap pendapatan baru dari lapangan teknologi sangatlah besar pengaruhnya terhadap perkembangan penduduk. Untuk mengetahui banyaknya penduduk suatu daerah atau negara pada waktu tertentu maka di laksanakan sensus penduduk atau perhitungan cacah, survei, serta catatan-catatan untuk di analisis di susun menjadi angka. Data inilah yang akan di pergunakan sebagai bahan untuk perencanaan ataupun sasaran-sasaran pembangunan dimasa yang akan datang.

PENDUDUK

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

·       Orang yang tinggal di daerah tersebut

·       Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi. Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini. Grafik berikut menunjukkan kenaikan logistik penduduk. Negara-negara kecil biasanya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, di antaranya: Monako, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh.

1.    Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

 Pembangunan di bidang kependudukan yang telah dirintis sejak Repelita I dimaksudkan untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar mempunyai dampak terhadap proses dan hasil usaha pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tersebut apabila mampu berperan sebagai tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Sehubungan dengan itu, pembangunan di bidang kependudukan di samping diarahkan pada upaya pencapaian    sasaran-sasaran yang langsung ditujukan pada penurunan laju pertumbuhan penduduk, juga dititikberatkan pada upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan bangsa dan negara. Upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk antara lain meliputi upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan kemasyarakatan, dan peningkatan pendidikan masyarakat.

Pembangunan di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk makin menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan. Dalam upaya ini diusahakan ditingkatkan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya, khususnya upaya pembangunan di bidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Dari pengalaman selama hampir lima Repelita ini nyata sekali bahwa dalam melaksanakan upaya pembangunan kependudukan peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan.

Dalam memperbaiki persebaran penduduk yang kurang merata dilaksanakan kebijaksanaan perpindahan penduduk dari daerah yang mempunyai kepadatan yang tinggi ke wilayah yang kurang padat. Kebijaksanaan ini juga diarahkan pada perluasan lapangan kerja bagi penduduk yang dipindahkan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal di wilayah-wilayah pemukiman yang baru. Upaya lain yang ditempuh dalam rangka memperbaiki persebaran penduduk adalah pembangunan kota-kota kecil dengan tujuan mengurangi dorongan penduduk untuk pindah ke kota besar. Peningkatan kualitas penduduk baik fisik maupun non fisik terus ditingkatkan melalui berbagai usaha, seperti peningkatan gizi, pendidikan, perluasan kesempatan berusaha, dan sebagainya. Peningkatan kualitas penduduk yang dicapai dengan cara demikian diharapkan akan menunjang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan menghilangkan sumber-sumber kemiskinan serta menyumbang kepada keberlanjutan pembangunan. Dalam rangka memadukan berbagai dimensi masalah kependudukan serta mengatasinya ke dalam usaha pembangunan secara menyeluruh amat dibutuhkan informasi statistik kependudukan yang terpercaya. Dalam hubungan ini terus dikembangkan berbagai upaya meningkatkan mutu dan liputan statistik kependudukan termasuk statistik yang dihasilkan dari pelaksanaan registrasi penduduk.

  

2.    Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a.    Pertumbuhan Penduduk, Kelahiran, dan Kematian

Jumlah penduduk Indonesia selama ini terus bertambah. Sejak tahun 1968 penduduk Indonesia bertambah dari 115,0 juta orang menjadi 147,5 juta orang pada tahun 1980 dan 179,9 juta orang pada tahun 1990. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 1971-1980 adalah 2,32% per tahun sedangkan selama kurun waktu 1980-1990 menurun menjadi 1,97% per tahun. Pada akhir PJPT I jumlah penduduk diperkirakan akan berjumlah 192,1 juta orang. Dengan demikian jumlah penduduk selama PJPT I telah bertambah sebanyak 77,1 juta orang atau 67,0 % dari jumlah penduduk   tahun 1968. Laju pertumbuhan penduduk tersebut diperkirakan akan terus menurun sehingga dalam kurun waktu 1990-1994 pertumbuhan penduduk diperkirakan menjadi 1,65% per tahun. Jelaslah bahwa usaha-usaha pembangunan di bidang kependudukan selama PJPT I telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Berdasarkan proyeksi sebelum Sensus Penduduk 1990, jumlah penduduk pada tahun 1987 diperkirakan sebanyak 172,0 juta dan pada tahun 1992 sebanyak 189,5 juta orang. Hal ini berarti selama lima tahun diperkirakan terdapat pertambahan penduduk sebanyak 17,6 juta orang. Namun proyeksi berdasarkan data sensus tahun 1990, jumlah penduduk pada tahun 1992 ternyata adalah sebanyak 185,8 juta orang sehingga terdapat pertambahan penduduk sebanyak 13,8 juta orang selama lima tahun terakhir. Jumlah ini lebih kecil dari proyeksi sebelumnya dengan 3,8 juta orang. Penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,32% menjadi 1,65% dalam waktu sekitar 20 tahun pada umumnya dan lima tahun terakhir khususnya mempunyai dampak yang amat positif bagi pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Adanya penurunan ini mengurangi secara langsung beban pengeluaran investasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan lain-lain yang seyogyanya perlu dikeluarkan kalau tingkat pertumbuhan penduduk tidak berkurang. Namun demikian karena pertumbuhan penduduk ternyata menurun maka dana bagi peningkatan mutu kesejahteraan rakyat telah dapat ditingkatkan. Dengan demikian berkurangnya laju pertumbuhan penduduk telah menyumbang langsung bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat pada gilirannya mempunyai dampak positif bagi pemerataan dan stabilitas sosial.

Keberhasilan penurunan pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan dalam kondisi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat yang belum tinggal landas telah mendapat pengakuan dunia secara luas. Presiden Republik Indonesia telah mendapatkan penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kepemimpinan beliau dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Selain itu Indonesia dijadikan model bagi pelaksanaan KB yang berhasil. Pengalaman Indonesia telah dipelajari oleh banyak negara. Sampai dengan tahun 1992/93, Indonesia telah memberi latihan KB dan Kependudukan bagi 1.412 pejabat dari 64 negara. Pelaksanaan KB yang berhasil ternyata juga telah dapat meningkatkan posisi dan martabat Indonesia khususnya di kalangan negara-negara yang sedang membangun dan negara-negara anggauta Gerakan Non Blok. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut terutama disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran berkat peran serta masyarakat dalam berkeluarga berencana. Angka kelahiran kasar di Indonesia yang pada tahun 1971 diperkirakan sebesar 44,0 kelahiran per seribu penduduk pada tahun 1983 menurun menjadi 33,5 kelahiran per seribu penduduk. Angka tersebut ternyata menurun lagi menjadi 28,7 kelahiran per seribu penduduk pada akhir Repelita IV; bahkan pada tahun 1992 diperkirakan menjadi 24,9 kelahiran per seribu penduduk. Dengan demikian selama kurun waktu  1971-1988 telah terjadi penurunan tingkat kelahiran sebesar 2,7% per tahun sedangkan penurunannya selama kurun waktu 1988 – 1992 lebih besar lagi, yaitu 3,6% per tahun. Selama itu telah tercipta kecenderungan makin kecilnya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa suburnya selama jangka waktu tersebut menurun secara berarti; yaitu dari 5,6 anak per wanita pada kurun waktu 1967-1970 menjadi 3,0 anak per wanita pada kurun waktu 1986-1989.

Menurunnya jumlah anak yang dilahirkan akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada ibu-ibu untuk membina pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Lebih besarnya kesempatan membina anak-anak bagi para ibu tersebut dapat diharapkan akan meningkatkan kesiapan anak-anak dalam menghadapi proses pendewasaan, yang selanjutnya dapat diharapkan akan meningkatkan kualitas penduduk dan mendukung usaha-usaha pengembangan sumber daya manusia. Adapun angka kematian bayi sejak Repelita I juga terus menurun. Angka kematian bayi pada tahun 1971 sebagai ternyata dari hasil Sensus Penduduk 1971 adalah 131,2 kematian per seribu kelahiran. Angka tersebut telah menurun menjadi 63 kematian per seribu kelahiran pada tahun 1990 sebagai yang ternyata dari hasil Sensus Penduduk 1990. Dengan demikian selama kurun waktu 19 tahun tersebut keseluruhan telah terjadi penurunan angka kematian bayi sebesar 52%, atau 3,8% per tahun. Penurunan angka kematian bayi tersebut merupakan petunjuk bahwa selama jangka waktu yang bersangkutan keadaan kesehatan dan gizi penduduk makin membaik. Makin membaiknya derajat kesehatan dan gizi penduduk jelas akan memperpanjang umur penduduk Indonesia, yang diperkirakan mencapai rata-rata 61,5 tahun pada tahun 1990.

Dari uraian di atas dengan singkat dapat dikemukakan bahwa pembangunan kependudukan selama PJPT I bukan saja telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan melainkan juga telah berhasil mempercepat laju penurunan pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Di samping itu pembangunan yang dilakukan telah pula meningkatkan mutu penduduk Indonesia.

b.    Penundaan umur perkawinan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah usia perkawinan pertama. Dengan melangsungkan perkawinan lebih muda seorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan lebih besar. Oleh sebab itu salah satu upaya di bidang kependudukan adalah mendorong dan memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi di bidang kependudukan dengan jalan melaksanakan peningkatan usia perkawinan. Di samping mengurangi kesempatan melahirkan peningkatan umur perkawinan akan lebih mendewasakan para calon orang tua sehingga lebih siap di saat kelahiran bayi dan dengan demikian akan lebih terjamin kesehatan ibu dan anak. Sejak Repelita III telah diberikan penerangan tentang manfaat peningkatan umur perkawinan kepada para remaja dan pemuda. Kepada generasi muda yang belum menikah diberikan motivasi agar melaksanakan perkawinan apabila umurnya telah lebih dari 20 tahun bagi wanita dan telah lebih dari 25 tahun bagi pria. Pemberian penerangan tersebut ternyata berhasil meningkatkan kesadaran para remaja tentang masalah kependudukansehingga setelah mencapai usia dewasa mereka dapat diharapkan akan menunda perkawinan hingga mencapai umur tersebut. Usaha pemberian penerangan dan motivasi bagi para remaja tentang masalah kependudukan ternyata berhasil. Pada tahun 1971 rata-rata para wanita kawin untuk pertama kalinya pada usia 19,6 sedangkan pada tahun 1980 para wanita kawin untuk pertama kalinya pada usia 20,0 tahun. Angka ini selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990.

c.    Peningkatan Tingkat Pendidikan

 Peningkatan derajat pendidikan penduduk merupakan upaya penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Selama lima Repelita telah terus dikembangkan penyediaan sarana pendidikan dengan pembangunan prasarana sekolah dan peningkatan mutu tenaga pengajar. Dengan makin memadainya persediaan sarana pendidikan, maka pada tahun 1984 dapat dicanangkan kebijaksanaan wajib belajar bagi anak-anak usia 7-12 tahun. Melalui kebijaksanaan wajib belajar angka partisipasi murni SD, yaitu rasio jumlah murid SD usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dapat ditingkatkan menjadi 99,6% pada tahun 1992 dari 98,9% pada tahun 1989. Sementara itu pada tahun keempat Repelita V angka partisipasi pendidikan tingkat SLTP adalah 46,4% dan angka partisipasi tingkat SLTA adalah 33,6% sedang pada tahun 1984 angka partisipasi tersebut baru mencapai 44,4% dan 28,1%. Sementara itu dalam rangka meningkatkan pengertian, pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkembangkan sikap dan tingkah laku bertanggung jawab atas masalah kependudukan, sejak Repelita II terus dilaksanakan pendidikan kependudukan dan pendidikan KB.

d.    Peningkatan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

 Penanganan masalah kependudukan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat luas. Dalam hubungan ini sejak Repelita IV telah dirintis usaha-usaha untuk menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalam pemecahan masalah kependudukan. Dalam kaitan ini telah dikembangkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain melalui upaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang manajemen LSM Kependudukan. Selama Repelita IV telah dilaksanakanpelatihan yang diikuti oleh 150 wakil LSM. Selanjutnya selama 4 tahun Repelita V telah dilaksanakan pelatihan yang diikuti oleh 70 peserta wakil LSM. Usaha lain dalam rangka meningkatkan peran masyarakat di bidang pembangunan kependudukan dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat lainnya seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konperensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI). Dengan adanya kerja sama tersebut telah tergalang kesepakatan-kesepakatan dalam usaha-usaha yang mendukung upaya pemecahan masalah kependudukan. 

e.    Peningkatan Pusat Studi Kependudukan

Kesadaran mengenai keterkaitan masalah-masalah kependudukan dengan pembangunan semakin meningkat baik di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat lokal. Permasalahan kependudukan yang dihadapi di tingkat nasional dan di daerah-daerah cukup bervariasi. Di propinsi-propinsi di pulau Jawa dan Bali masalah kependudukan utama yang dihadapi adalah masalah yang berkaitan dengan tingginya kepadatan penduduk per km2. Di banyak propinsi di luar Jawa-Bali masalah-masalah kependudukan yang dihadapi berhubungan dengan rendahnya kepadatan penduduk per km2. Oleh karena itu peran Pusat Studi Kependudukan (PSK) cukup berarti dalam rangka pengembangan informasi baik secara umum maupun sebagai masukan bagi perencanaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. PSK-PSK ini merupakan bagian dari universitas negeri setempat.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan peran PSK sejak Repelita IV telah diselenggarakan pelatihan teknik analisis dan pelatihan manajemen bagi 31 PSK. Di samping itu dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis para peneliti kepada PSK juga telah diberikan peralatan komputer melalui dana program kependudukan. Sementara itu sejak tahun 1987 telah diberikan beasiswa bagi 139 orang peneliti dari PSK untuk program pendidikan S-2 dan S-3 di berbagai bidang keilmuan yang berkaitan dengan kependudukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adapun bidang-bidang keilmuan yang diberikan prioritas meliputi demografi, kesehatan masyarakat, geografi, ekonomi, sosiologi, dan perencanaan daerah. Dengan demikian mereka diharapkan dapat memperkuat PSK di berbagai perguruan tinggi di daerah.

f.     Keserasian Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Pola pembangunan berkelanjutan mengandung makna mendayaguna­kan sumber alam yang tersedia dengan tetap memelihara secara memadai agar dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan kegiatan-kegiatan pembangunan di masa depan. Unsur-unsur terciptanya pembangunan berkelanjutan adalah interaksi yang serasi antara perkembangan kependudukan dan keadaan lingkungan dalam proses pembangunan. Dalam upaya memantau keserasian perkembangan kependudukan dan keadaan lingkungan hidup mulai Repe­-   lita IV telah disusun Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) di seluruh propinsi. Penyusunan NKLD merupakan faktor penting dalam perencanaan daerah. Hal ini disebabkan NKLD merangkum secara terkait dan terintegrasi informasi mengenai masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup di masing-masing daerah. Selanjutnya dalam Repe­-  lita V dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kelengkapan data NKLD dan terciptanya Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nasional (NKLN).

Untuk meningkatkan wawasan keserasian kependudukan dengan lingkungan hidup telah diselenggarakan penataran bagi para widyaiswara Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) dan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) di berbagai departemen. Sementara itu pendidikan kependudukan yang berwawasan lingkungan telah tercakup dalam kurikulum pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi dengan mengintegrasikannya dalam materi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Melalui jalur keagamaan telah dikembangkan pula modul kependudukan dan lingkungan hidup. Dengan demikian pemahaman masyarakat tentang permasalahan pembangunan di bidang kependudukan dan lingkungan hidup diharapkan akan semakin dalam dan luas.

g.    Registrasi Penduduk

 Data yang dihasilkan dari registrasi penduduk merupakan data yang sangat diperlukan bagi perencanaan pembangunan. Hal ini sangat diperlukan oleh karena data yang dihasilkan oleh registrasi merupakan data yang bersumber dari unit administrasi pemerintahan yang terendah dan dengan demikian akan membantu upaya khususnya perencanaan pembangunan dari bawah. Untuk meningkatkan mutu registrasi penduduk diupayakan berbagai langkah seperti perbaikan tata cara pencatatan, pelatihan aparat pelaksana dan memotivasi masyarakat agar menyadari pentingnya registrasi penduduk. Upaya peningkatan mutu registrasi penduduk telah dimulai sejak   awal Repelita V dengan dilaksanakannya pelatihan petugas pencatatan dan pelaporan data kependudukan hingga tingkat desa. Untuk itu telah diselenggarakan pelatihan bagi petugas registrasi yang diikuti oleh  wakil-wakil dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Pusat Statistik (BPS) di 58 kabupaten.

  

KELUARGA BERENCANA

1.    Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

 Program keluarga berencana bertujuan untuk membangun manusia Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Di samping itu pelaksanaan program KB juga diarahkan untuk menurunkan tingkat kelahiran atas dasar kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat dengan cara memilih metode kontrasepsi sward sukarela. Dengan demikian program KB akan merupakan cermin dari upaya menurunkan tingkat kelahiran dan sekaligus membangun keluarga sejahtera. Langkah-langkah pelaksanaan program KB diawali dengan pende­katan klinik selama Repelita I. Dalam hal ini semua pelayanan KB pada saat itu dilakukan melalui klinik. Sejalan dengan semakin diterimanya program KB di kalangan masyarakat luas maka dilaksanakan pendekatan kemasyarakatan pada awal Repelita III. Dalam hal ini klinik tetap berfungsi sebagai pusat pelayanan dan rujukan tetapi beberapa macam pelayanan KB lainnya dilakukan lewat masyarakat, misalnya pemberian penerangan dan motivasi serta pelayanan ulang kontrasepsi pil dan kondom.

Melalui pendekatan kemasyarakatan tersebut telah berhasil dibentuk dan dikembangkan kelompok-kelompok peserta KB di kalangan masyarakat yang sekaligus merupakan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan program KB. Dengan makin diterimanya KB sebagai kebutuhan dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan dengan telah meningkatnya peran serta masyarakat maka mulai dirintis kemandirian dalam  pelaksanaan program. Kebijaksanaan ini dirintis sejak awal Repelita V yang sekaligus menjadikan pelaksanaan program KB sebagai gerakan KB. Bersamaan dengan itu dilakukan pula upaya peningkatan kualitas pelayanan KB. Dari segi liputan wilayah, pelaksanaan program KB berawal dari daerah Jawa-Bali yang padat penduduknya. Berdasarkan pengalaman selama Repelita I tersebut, sejak awal Repelita II program KB mulai dirintis di 10 propinsi lain di luar Jawa-Bali. Selanjutnya pada awal Repelita III, mulai dirintis pelayanan program KB di sebelas propinsi lainnya. Dengan       demikian sejak Repelita III liputan program KB telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan program KB yang juga merupakan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia diperlukan berbagai sasaran kebijaksanaan di bidang keluarga berencana. Hingga kini telah dilakukan beragam upaya seperti penerangan dan motivasi, pelembagaan KB di masyarakat, pendidikan Kependudukan dan KB, pendidikan dan pelatihan petugas pengelola program, pelayanan kontrasepsi, pengadaan sarana dan pemantauan hasil kegiatan.

2.    Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a.    Penerangan dan Motivasi

Kebijaksanaan penerangan dan motivasi KB pada awal Repelita I ditujukan untuk membangkitkan perhatian masyarakat tentang keluarga berencana dan masalah kependudukan. Selanjutnya pada Repelita III ditanamkan kesadaran masyarakat tentang sikap dan praktek keluarga berencana serta norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS). Selama Repelita V pelaksanaan penerangan dan motivasi lebih ditekankan pada usaha pelembagaan NKKBS dalam rangka upaya pemin­dahan tanggung jawab pelaksanaan program KB kepada masyarakat. Sementara itu sebagai wujud dari usaha pelembagaan dan pembudayaan program KB, secara bertahap pengelolaan program telah diarahkan menuju kemandirian. Pada tahap pertama sasaran kemandirian adalah kelompok masyarakat yang secara sadar siap untuk ber-KB namun masih memerlukan bantuan sarana dan pelayanan KB secara penuh dari pemerintah.

Pada tahap selanjutnya sasaran kemandirian adalah kelompok masyarakat yang secara sadar siap ber-KB tetapi hanya memerlukan bantuan pemerintah untuk memenuhi keperluan sarana. Dengan demikian mereka diajak mandiri dalam pelayanan KB-nya. Sasaran pada tahap ke tiga adalah kelompok masyarakat yang secara sadar siap ber-KB dan sudah mampu memenuhi sarana dan pe­layanan KB. Penerangan tentang ragam dan ciri kontrasepsi juga ditingkatkan sehingga peserta KB dapat menentukan alat kontrasepsi yang paling sesuai untuk dirinya. Selain itu juga diberikan penjelasan tentang penggunaan alat kontrasepsi yang tepat guna, yaitu alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan dalam waktu yang lebih lama. Dalam kegiatan penerangan dan motivasi disampaikan pula penjelasan tentang pusat-pusat pelayanan KB, baik penerangan KB secara umum maupun penerangan medis KB.

Upaya pemberian penerangan dan motivasi KB juga dilakukan dengan meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam memasyarakatkan program KB. Penerangan kelompok utamanya ditujukan kepada kelompok yang mempunyai peran di kalangan masyarakat seperti para pemuka agama, kelompok kegiatan wanita seperti Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dan perseorangan seperti para tokoh masyarakat. Selama periode Repelita IV telah pula dilibatkan perusahaan swasta dan organisasi profesi untuk meningkatkan penerangan dan motivasi dilingkungan mereka melalui kampanye Keluarga Kecil Mandiri, dan kegiatan KB Perusahaan. Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) yang dicanangkan sebagai wahana untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera diluncurkan pada tahun 1991/92. Kegiatan KISS mengutamakan pelayanan bagi ibu dan anak dengan harapan angka kesakitan dan kematian dikalangan mereka akan menjadi lebih kecil dari pada sebelumnya. Dengan adanya kegiatan KISS diharapkan kesertaan untuk ber-KB menjadi meningkat karena dipadukan dengan kegiatan peningkatan gizi keluarga, kampanye Air Susu Ibu (ASI), pendidikan keterampilan bagi wanita dalam usaha meningkatkan pendapatan keluarga, pendewasaan usia kawin pertama, serta pengaturan kehamilan pertama.

Adapun kegiatan penerangan KB pada umumnya dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Peningkatan penerangan melalui media cetak dilakukan melalui kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Sementara itu pesan-pesan KB yang disiarkan melalui media elektronik seperti radio dan televisi disampaikan dalam acara sandiwara, sinetron,  iklan, wayang orang, dan ketoprak. Khusus untuk penyelenggaraan kegiatan penerangan dan motivasi di daerah terpencil dilaksanakan oleh Unit Penerangan Keliling dan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK). Dalam pelaksanaannya kegiatan penerangan di daerah ini dipadukan dengan kegiatan pelayanan kontrasepsi  di tempat yang sama. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, selama lima tahun terakhir ini telah dilakukan pengadaan mobil unit penerangan keluarga berencana keliling.

b.    Pelembagaan Program

Pelembagaan program merupakan proses lanjutan setelah upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB berlangsung. Upaya ini dilakukan dengan membentuk kelompok peserta KB di berbagai lapisan masyarakat. Pesan-pesan KB di tingkat desa disampaikan oleh kelompok yang disebut Pembina Peserta KB Desa (PPKBD) sedang pada tingkatan di bawah desa oleh Sub-PPKBD. Pembentukan PPKBD  dan Sub-PPKBD di mulai pada awal Repe- lita II sehingga pada akhir Repelita II jumlahnya sudah sebanyak 90,1 ribu buah dan pada akhir Repelita III sudah menjadi 184,2 ribu buah (Tabel    XIX-1). Pada akhir Repelita IV jumlah tersebut telah menjadi 301,1 ribu buah atau bertambah 63,5 persen dari jumlah pada akhir Repelita III.  Hingga tahun keempat Repelita V, jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD sudah mencapai 384,0 ribu buah. Jika jumlah ini dibandingkan dengan jumlah    pada tahun 1987/88 ternyata terdapat kenaikan jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD sebanyak 96,6 ribu buah.

Perkembangan jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD menunjukkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program KB. Sementara itu penyebaran PPKBD dan Sub-PPKBD sampai ke tingkat pedukuhan memberikan kemudahan pelayanan kontrasepsi kepada peserta KB khususnya para peserta yang tinggal jauh dari klinik KB dan memakai alat kontrasepsi pil atau kondom yang tidak memerlukan pelayanan medis pada saat pelayanan ulang. Dengan demikian para peserta KB tidak lagi tergantung kepada pusat-pusat pelayanan yang disediakan pemerintah. Dalam usaha melestarikan kesertaan masyarakat dalam program KB dan meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB, telah ditumbuh kembangkan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA). Sasaran utama kegiatan UPPKA adalah peserta KB di daerah  yang miskin, padat penduduk, dan telah membentuk organisasi kekeluargaan atau kelompok peserta KB. Melalui kegiatan ini mereka diberi bantuan  modal untuk usaha kegiatan kelompok seperti koperasi simpan pinjam, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga. Di samping itu juga    dilaksanakan pelatihan keterampilan bagi wanita dan pemuda yang dilaksanakan melalui jalur organisasi kekeluargaan atau kelompok peserta KB di bawah naungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) maupun Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Menyadari pentingnya balita yang pada saatnya akan berperan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka sejak Repelita IV telah dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Sasaran kegiatan adalah para ibu yang mempunyai balita dan melalui kegiatan ini mereka diharapkan dapat membina dan mendidik anak balitanya dengan baik. Selama lima tahun terakhir jumlah kelompok BKB yang dibentuk telah meningkat menjadi hampir empat puluh lima kali lipat, yaitu dari 1.224 kelompok pada tahun 1987/88 menjadi 53,5 ribu kelompok pada tahun 1992/93. Peningkatan jumlah BKB ini akan mempunyai dampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda. Kegiatan integrasi KB lainnya adalah KB-Kesehatan yang dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan merupakan keterpaduan antara kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Kegiatan ini meliputi pelayanan KB, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, penanggulangan diare dan pemberian imunisasi yang diselenggarakan secara sukarela oleh masyarakat. Hingga kini telah terbentuk lebih dari 231,9 ribu kelompok. Di samping itu, pelayanan    terpadu KB juga dilaksanakan di daerah pemukiman transmigrasi(KB-Transmigrasi) dan telah dimulai sejak awal Repelita IV di lima propinsi serta mencakup 595 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Sampai pada saat ini kegiatan telah mencakup 13 propinsi penerima transmigran yang meliputi 640 UPT. Kegiatan sejenis telah pula dilakukan di wilayah kumuh, didaerah perkotaan, daerah pantai, daerah kepulauan serta kawasan industri. Sementara itu telah pula dilakukan keterpaduan kegiatan KB dengan upaya pembangunan lain, seperti industri, koperasi, pertanian, kehutanan dan sebagainya.

c.    Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Generasi muda berperan penting dalam penanggulangan masalah kependudukan dan KB karena pada saatnya mereka akan memasuki gerbang perkawinan dan mempunyai anak. Untuk itu dikalangan mereka perlu ditanamkan pengertian dan ide KB melalui pendekatan pendidikan.  Pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal telah dikoordinasikan dengan sektor pendidikan dengan mengintegrasikan materi kependudukan dan KB ke dalam 5 bidang studi yaitu pendidikan agama,. ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia dan pendidikan moral Pancasila. Untuk maksud tersebut telah dilakukan penataran terhadap 35,9 ribu guru tingkat dasar, menengah, atas dan dosen perguruan tinggi. Peserta diberi bekal pengetahuan tentang masalah kependudukan serta Cara-cara mengintegrasikan materi kependudukan dan KB ke dalam bidang studi masing-masing. Dalam Repelita III materi pendidikan kependudukan telah mengalami penyempurnaan lebih lanjut dan telah dilaksanakan penataran terhadap 88,4 ribu peserta. Jumlah peserta penataran dalam Repelita IV telah mengalami peningkatan menjadi 224,6 ribu peserta atau meningkat dengan 154,1% jika dibandingkan dengan Repelita III. Di samping itu telah pula diadakan buku panduan guru dan bacaan siswa. Selanjutnya sejak Repelita V pendidikan kependudukan dan KB menjadi semakin penting dan telah diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan umum.

Adapun pendidikan kependudukan dan KB di luar sekolah dilakukan melalui berbagai kegiatan pemuda dan generasi muda. Materi pendidikan yang diberikan mencakup pengetahuan kehidupan berkeluarga dan reproduksi. Untuk memasyarakatkannya, pada tahun kedua Repelita V telah diadakan jambore kependudukan yang dihadiri oleh 108 peserta dari berbagai organisasi pemuda. Di samping itu telah diadakan pula lomba pidato yang berkaitan dengan kependudukan dengan menyertakan unsur Karang Taruna dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Salah satu dampak dari pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana tercermin antara lain melalui peningkatan rata-rata umur perkawinan pertama, yaitu dari 20,0 tahun pada tahun 1980 menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990. Pada tahun 1990/91 pendidikan KB telah diintegrasikan dalam kegiatan Badan Penasehat Perkawinan dan  Perceraian  (BP4)  Departemen Agama. Di samping itu telah dilakukan orientasi pendidikan KB bagi  petugas Konseling Pra Nikah di lingkungan Katolik dan Kristen. Sasaran kegiatan ini adalah pasangan-pasangan yang akan menikah, sehingga mereka punya cukup bekal pengetahuan dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.

d.    Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Program

Keterampilan teknis operasional tenaga program merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan program KB. Untuk itu keterampilan mereka ditingkatkan terus guna melipatgandakan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program. Dibandingkan dengan keadaan Repelita I hingga IV, jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan dalam Repelita V telah mengalami peningkatan pesat. Selama Repelita I telah dilatih 42,4 ribu orang tenaga program yang meliputi berbagai kategori (Tabel XIX-2) sedangkan selama Repelita II jumlah tersebut telah meningkat menjadi 84 ribu orang. Selanjutnya jumlah ini mencapai 4 kali lipat dalam Repelita III atau 347,8 ribu orang dan menjadi 507,2 ribu orang dalam Repelita IV. Dalam tiga tahun pertama Repelita V telah dilatih sebanyak 1,3 juta tenaga program KB atau 50 persen dari target Repelita V, sedangkan dalam tahun 1992/93 telah dilatih sebanyak 543,2 ribu orang tenaga program. Kebijaksanaan yang menonjol selama lima tahun terakhir adalah dimulainya kembali pelatihan KB untuk bidan. Pada tahun 1990/91 dan 1991/92 peserta pelatihan terdiri dari petugas lapangan KB dan kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan paramedis. Sejak tahun 1992/93 pesertanya hanyalah petugas lapangan kesehatan yang mendapatkan pendidikan bidan. Jumlah peserta pelatihan selama lima tahun yang lalu terus meningkat hingga mencapai 8.662 orang pada tahun 1991/92. Pada tahun 1992/93 jumlah peserta menurun menjadi 3.001 orang karena disesuaikan dengan jumlah tenaga paramedis yang mendapatkan pendidikan bidan. Mereka dididik menjadi bidan dan selanjutnya ditempatkan di desa. Peningkatan ini sangat bermanfaat bagi efektifitas berbagai pelayanan kesehatan dan KB pada tingkat keluarga dan desa. Bidan-bidan tersebut dapat memberikan penyuluhan KB pada saat melakukan pertolongan persalinan. Pemberian informasi pelayanan KB dan kesehatan pada saat persalinan akan mempunyai dampak yang lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara penyuluhan lainnya.

Di samping memberikan penyuluhan, adanya bidan di desa akan dapat memberikan pelayanan medis alat kontrasepsi yangbiasanya diberikan oleh dokter Puskesmas. Dengan demikian, adanya bidan di desa akan dapat memperluas pemerataan dan jangkauan pelayanan kontra­sepsi medis.Selain pelatihan bagi tenaga-tenaga di atas, untuk membina mutu tenaga pengelola program telah dilaksanakan pendidikan lanjutan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Para tenaga pengelola program yang diberi beasiswa berasal dari berbagai instansi Pemerintah seperti Badan Koordinasi KB Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Penerangan, Departemen Agama, Biro Pusat Statistik, dosen dari berbagai universitas, dan lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Hingga tahun pertama Repelita V telah diberikan beasiswa kepada 286 orang untuk program S1, 400 orang untuk program S2, dan 24 orang untuk program S3. Pada tahun keempat Repelita V atau tahun 1992/93, tenaga program yang mendapatkan beasiswa adalah 106 orang untuk program S1, 80 orang untuk program S2, dan 4 orang untuk program S3. Bidang-bidang keilmuan yang diberi prioritas antara lain demografi, komunikasi, kesehatan masyarakat, epidemologi, pendidikan kependudukan, administrasi negara, administrasi dan manajemen rumah sakit, ekonomi, sosiologi, statistik, dan komunikasi. Di samping itu sebanyak 1.500 orang petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang bertindak sebagai ujung tombak program KB di lapangan juga diberi pendidikan lanjutan melalui program D3 bidang komunikasi masa di Universitas Terbuka.

e.    Pelayanan Kontrasepsi

Keberhasilan program pembangunan di bidang keluarga berencana berkaitan erat dengan upaya pengembangan sumber daya manusia yang tercermin dalam mutu dan penyediaan pelayanan KB. Pelayanan kontrasepsi non medis seperti kondom dan pil dilaksanakan melalui Pos KB, PPKBD   dan Sub-PPKBD. Sedangkan pelayanan yang lebih bersifat medis dilakukan melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik KB, maupun Tim KB Keliling (TKBK). Sehubungan dengan hal ini semua pelayanan medis kontrasepsi terus ditingkatkan. Selain melayani peserta KB klinik KB juga berfungsi sebagai tempat rujukan dan pengayoman medis bagi penanggulangan komplikasi dan efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Dalam Program KB Rumah Sakit (PKBRS) dilakukan pula kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) medis bagi calon peserta KB. Jumlah klinik yang memberi pelayanan KB pada akhir Repelita I berjumlah 2.235 buah (Tabel XIX-3). Pada akhir Repelita IV jumlah klinik sudah bertambah 320,0 persen dari jumlah klinik pada akhir Repelita I. Sementara itu dalam lima tahun terakhir jumlah klinik KB telah meningkat dari 8.880 buah pada tahun 1987/88 menjadi 12.086 buah pada tahun 1992/93 atau telah meningkat dengan 36,1 %. Perkembangan jumlah klinik swasta dalam kurun waktu tersebut juga merupakan hal yang cukup menggembirakan, yaitu naik dengan 47,9%.

Sejalan dengan peningkatan jumlah klinik, jumlah personalia klinik KB juga terus meningkat. Jumlah personalia klinik KB yang pada akhir Repelita I hanya sebanyak 7,4 ribu orang telah meningkat menjadi 37,3 ribu orang pada akhir Repelita IV. Jumlah tersebut terns bertambah hingga mencapai 46,4 ribu orang di tahun 1992/93 (Tabel XIX-4) dengan peningkatan sekitar 13,7 ribu orang dibandingkan dengan tahun 1987/88. Khusus bagi para peserta KB yang bertempat tinggal jauh dari klinik dan rumah sakit tersedia pelayanan Tim KB Keliling. Kegiatan TKBK di seluruh Indonesia mencakup pelayanan, penerangan, dan motivasi dan dalam pelaksanaannya mencapai daerah terpencil dan sulit. Selama lima Repelita terlihat bahwa jangkauan ini semakin luas seperti terlihat dalam Tabel     XIX-5. Sejak tahun 1987/88 kegiatan TKBK mulai menurun. Hal ini bukan disebabkan penurunan aktifitas, melainkan semakin sedikitnya wilayah terpencil yang belum pernah dijangkau oleh Tim, utamanya di Jawa-Bali. Di wilayah lain yang meliputi propinsi-propinsi Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dan baru mulai terjangkau pada Repelita III nampak mengalami perkembangan kunjungan TKBK setiap tahunnya.Sesuai dengan kebijaksanaan menuju kemandirian program, maka      pada tahun pertama Repelita V, mulai dicanangkan kegiatan KB Mandiri. Bagi masyarakat yang mampu keikutsertaan mereka dalam program KB dipenuhi melalui pelayanan dokter swasta. Mereka diharapkan membayar biaya pelayanan dan membeli alat kontrasepsinya. Sementara itu bagi masyarakat yang kurang mampu, alat kontrasepsinya masih diberikan secara cuma-cuma melalui program KB sedang mereka membayar pelayanannya. Jumlah peserta KB yang telah mandiri diperkirakan telah mencapai sekitar 20 persen dari seluruh peserta KB pada tahun keempat Repelita V.

f.     Pencapaian Peserta KB Baru

Sasaran utama program KB adalah pasangan usia subur (PUS). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990 tercatat sekitar 31,0 juta wanita berstatus kawin di Indonesia pada tahun ke dua Repelita V. Jumlah tersebut 10,7 juta pasangan lebih besar dari pada PUS menurut hasil Sensus Penduduk tahun 1971. Sejak Repelita I persentase pencapaian peserta KB baru (Tabel      XIX-6) terus meningkat yaitu dari 92,4 persen pada akhir Repelita I menjadi 100,7 persen pada akhir Repelita II dan menjadi 185,6 persen pada akhir Repelita III. Pada akhir Repelita IV persentase pencapaian menurun (menjadi 95,7 persen) dibandingkan pada akhir Repelita III. Hal ini disebabkan perluasan jangkauan program KB yang mulai mencakup seluruh Indonesia. Namun dalam tahun 1990/91 persentase pencapaian peserta KB baru dapat mencapai 101,6 persen sedang untuk tahun 1991/92 adalah 102,8 persen. Sampai pada bulan November 1992 telah dicapai 65,3 persen dari. sasaran tahun ke empat Repelita V.

Sasaran program dalam Repelita V adalah peningkatan jangkauan pelayanan yang dilakukan melalui perluasan motivasi terus menerus serta perluasan wilayah program dengan meningkatkan pelayanan ke daerah sulit sementara mutu pelayanan tetap diusahakan perbaikannya. Selain itu macam kontrasepsi yang dipakai masyarakat di suatu wilayah juga diusahakan beragam macamnya. Dengan demikian ketidakcocokan terhadap salah satu metode bisa ditanggulangi dengan mengganti metode lain. Kualitas dan perkembangan hasil program KB tercermin pula dari ragam kontrasepsi yang digunakan peserta KB. Jumlah peserta KB baru menurut metode kontrasepsi terus meningkat untuk hampir semua metode kecuali Pil dan IUD (Tabel XIX-7). Namun penurunan peserta KB baru yang memakai Pil, IUD, dan Kondom lebih disebabkan oleh pergeseran akseptor ke metode lain utamanya dengan telah tersedianya metode baru yaitu Implant yang merupakan alat kontrasepsi dengan perlindungan terhadap kehamilan yang relatif lebih lama, yaitu lima tahun. Persentase peserta KB yang memakai Implant pada tahun 1987/88 baru sebesar 2,7% sementara pada tahun 1992/93 telah menjadi 6,9%.

g.    Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB aktif merupakan salah satu indikator  kuantitatif keberhasilan pelaksanaan program KB. Sejak dilaksanakan pada tahun 1969/70 hingga pertengahan tahun 1992/93, jumlah pasangan usia subur yang berhasil dibina menjadi peserta KB aktif mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel XIX-8). Peningkatan KB aktif yang terbesar terjadi pada kurun Repelita III hingga Repelita IV karena berkaitan dengan perluasan jangkauan program KB ke seluruh Indonesia.Pada akhir Repelita III setelah program KB meliputi seluruh wilayah nasional, jumlah peserta KB Aktif adalah 14,4 juta orang. Selama Repe­-      lita IV jumlah ini meningkat menjadi 18,8 juta orang dan pada tahun 1992/93 sudah mencapai 21,1 juta orang. Pelaksanaan program selama 5 tahun terakhir telah dapat membina kesertaan KB sebanyak 2,8 juta pasangan usia subur baru.Jumlah peserta KB aktif terbanyak ada di Jawa-Bali dan masih sedikit di daerah Luar Jawa-Bali II. Selama kurun Repelita V jumlah peserta KB Aktif di Jawa-Bali berkisar antara 12-14 juta orang, sedangkan di Luar Jawa-Bali II baru mencapai 1,5-2,0 juta orang. Hal ini dapat dimengerti karena program KB di daerah Jawa-Bali sudah dimulai sejak tahun 1970, sedangkan di Luar Jawa-Bali II baru dimulai pada akhir Repelita III.Menurut ragam pemakaian metode kontrasepsi, peserta KB Aktif cenderung menggunakan Pil KB (Tabel XIX-9). Hal ini tercermin dari tingginya persentase pemakai Pil dari akhir Repelita I hingga Repelita V. Namun, sejak tahun 1987/88 telah terjadi pergeseran pemakaian metode kontrasepsi dari Pil atau IUD ke Suntikan. Selama lima tahun terakhir persentase peserta KB aktif yang memakai pil telah turun dari 50,0% menjadi 34,3%. Persentase peserta KB Aktif yang memakai kontrasepsi Suntikan pada tahun 1987/88 sebanyak 18,8 persen dan meningkat menjadi 26,5% pada bulan November tahun 1992/93. Selain itu, pemakaian Implant nampak meningkat pula, yaitu dari 1,2 persen pada tahun 1987/88 menjadi 6,4 persen pada bulan November 1992. Peningkatan peserta KB Suntikan dan Implant menunjukkan makin mantapnya kesertaan dalam program KB karena Suntikan dan Implant memiliki daya perlindungan terhadap kehamilan yang lebih lama dan efektif dibandingkan dengan pil. Dengan demikian makin banyak peserta KB Aktif yang memakai alatkontrasepsi dengan perlindungan terhadap kehamilan yang lebih lama dan efektif.

h.    Prasarana dan Sarana KB

Penyediaan alat kontrasepsi merupakan faktor penting dalam    program KB di samping jumlah dan keterampilan petugas. Oleh karena itu sejak awal program terus ditingkatkan kualitas, kuantitas dan macam alat kontrasepsi sejalan dengan perkembangan program dan peningkatan jumlah akseptor. Di samping itu pengadaan alat kontrasepsi juga hams tepat waktu sehingga perkembangan program tidak akan terhambat. Pada awal program pemasok alat kontrasepsi hanyalah dari luar negeri tetapi sejak Repelita II pil KB dan kemudian IUD telah mampu diproduksi di dalam negeri. Penyediaan alat kontrasepsi lain seperti kondom juga telah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dengan telah berdirinya beberapa pabrik kondom sejak tahun ketiga Repelita IV.

i.      Pelaporan dan Penelitian

Guna menunjang upaya mencapai tujuan program KB pemantauan pelaksanaan dan hasil program perlu selalu dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Untuk itu sistem pelaporan atas pelaksanaan program dilaksanakan dengan cara administrasi pencatatan maupun dengan cara modern yang berupa komputerisasi data. Untuk meningkatkan pemantauan perkembangan program antar daerah sejak awal Repelita V telah dikembangkan sistem penilaian dengan menggunakan indikator majemuk yang meliputi masukan, proses, keluaran, serta dampak program. Adapun upaya penyediaan informasi yang cepat dan akurat telah dilakukan dengan cara pemasangan jaringan komputer jarak jauh di seluruh kantor BKKBN propinsi. Di samping itu untuk memperkuat jalur informasi pada tingkat Kabupaten-Propinsi, sejak tahun ketiga Repelita V telah pula dilakukan pemasangan komputer di Kabupaten/Kotamadya. Perkembangan jaringan komunikasi dan pengolahan data dengan komputer ini diharapkan akan mendorong terbentuknya bank data dan data dasar manajemen yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan program KB secara menyeluruh.

Kemajuan pesat yang selama ini terus diupayakan dalam pelaksanaan program KB juga ditunjang oleh penelitian ilmiah. Hasil penelitian dengan cakupan nasional dapat dijadikan dasar penyusunan program KB pada setiap awal periode Repelita berikutnya. Penelitian semacam ini telah mulai dilaksanakan dalam skala besar pada pertengahan Repelita IV atau pada tahun 1987 dengan nama Survai Prevalensi Indonesia. Pengembangan cakupan dan materi survai diselenggarakan pada tahun 1991 dengan nama Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia. Data penelitian tersebut diolah dalam waktu singkat, yaitu 3 bulan setelah pengumpulan data dan hasil analisisnya akan diterbitkan pada akhir tahun 1992/93. Di samping upaya penelitian tersebut, hingga tahun ini telah pula dilakukan berbagai penelitian dalam skala kecil dan pada tingkat regional.

  

KESIMPULAN

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan di pengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (fertilitas), tetapi secara bersamaan pula akan di kurangi oleh jumlah kematian (mortalitas) yang terjadi pada semua golongan umur, serta perpindahan penduduk (mobilitas) juga akan mempengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah atau Negara. Pembangunan di bidang kependudukan yang telah dirintis sejak Repelita I dimaksudkan untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar mempunyai dampak terhadap proses dan hasil usaha pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tersebut apabila mampu berperan sebagai tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Sehubungan dengan itu, pembangunan di bidang kependudukan di samping diarahkan pada upaya pencapaian    sasaran-sasaran yang langsung ditujukan pada penurunan laju pertumbuhan penduduk, juga dititikberatkan pada upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan bangsa dan negara. Upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk antara lain meliputi upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan kemasyarakatan

Jumlah penduduk Indonesia selama ini terus bertambah. Sejak tahun 1968 penduduk Indonesia bertambah dari 115,0 juta orang menjadi 147,5 juta orang pada tahun 1980 dan 179,9 juta orang pada tahun 1990. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 1971-1980 adalah 2,32% per tahun sedangkan selama kurun waktu 1980-1990 menurun menjadi 1,97% per tahun. Pada akhir PJPT I jumlah penduduk diperkirakan akan berjumlah 192,1 juta orang. Dengan demikian jumlah penduduk selama PJPT I telah bertambah sebanyak 77,1 juta orang atau 67,0 % dari jumlah penduduk   tahun 1968. Laju pertumbuhan penduduk tersebut diperkirakan akan terus menurun sehingga dalam kurun waktu 1990-1994 pertumbuhan penduduk diperkirakan menjadi 1,65% per tahun. Jelaslah bahwa usaha-usaha pembangunan di bidang kependudukan selama PJPT I telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Program keluarga berencana bertujuan untuk membangun manusia Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Di samping itu pelaksanaan program KB juga diarahkan untuk menurunkan tingkat kelahiran atas dasar kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat dengan cara memilih metode kontrasepsi sward sukarela. Dengan demikian program KB akan merupakan cermin dari upaya menurunkan tingkat kelahiran dan sekaligus membangun keluarga sejahtera. Langkah-langkah pelaksanaan program KB diawali dengan pende­katan klinik selama Repelita I.  Dalam hal ini semua pelayanan KB pada saat itu dilakukan melalui klinik. Sejalan dengan semakin diterimanya program KB di kalangan masyarakat luas maka dilaksanakan pendekatan kemasyarakatan pada awal Repelita III. Dalam hal ini klinik tetap berfungsi sebagai pusat pelayanan dan rujukan tetapi beberapa macam pelayanan KB lainnya dilakukan lewat masyarakat, misalnya pemberian penerangan dan motivasi serta pelayanan ulang kontrasepsi pil dan kondom.