E Government: E-Democracy, E-Petition & E-Voting

E-Democracy

E-Government berfokus pada aspek yang berhubungan dengan kerjasama antara sektor publik dan warga negara, dan di antara warga negara, serta dukungan untuk kerjasama dengan informasi modern dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tahap Inisiatif E-Government  menurut Washtenaw County membagi berbagai inisiatif e-Government yang ada menjadi tiga tahapan besar, salah satunya ialah E-Democracy. E-demokrasi adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi. E-demokrasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan struktur dan proses sistem demokrasi suatu negara melalui media elektronik.

Kesadaran masyarakat dan keinginan akan demokrasi elektronik (E-Democracy) telah ada selama bertahun-tahun. Pada tahap e-Democracy, terjadi suatu lingkungan yang kondusif bagi pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoopreasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media internet. Dalam kaitan ini, masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan pandangannya terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para wakil rakyat secara online dengan menggunakan fasilitas semacam e-mail, mailing list, discussion/forum, chatting, dan polling. Arah perkembangan akhirnya adalah bagaimana membangun sistem pemilihan umum yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya komunikasi politik yang intensif dan terbuka ini, maka diharapkan akan dapat membantu mempromosikan proses demokrasi di negara yang bersangkutan. Ketiga fase ini perlu dijalankan prosesnya satu per satu secara sekuensial karena memang satu fase merupakan landasan bagi pengembangan fase berikutnya. Fase terberat tentu saja adalah fase ketiga, dimana dibutuhkan tidak hanya infrastruktur teknologi informasi yang kuat, tetapi juga dibutuhkan perubahan kultur yang besar di masyarakat (suprastruktur).

E-Voting

E-Voting (Electronic Voting) sendiri merupakan sebuah perwujudan dari E-Democracy. E-Voting adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan. Saat ini E-voting sudah menjadi topik bahasan di tingkat nasional. Indonesia sendiri sedang menggalakkan E-KTP yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan layanan pemerintah kepada masyarakat. E-KTP dapat juga diintegrasikan dengan konsep E-Voting atau E-Democracy dan salah satu tujuan untuk memenuhi visi E-Governance adalah kebutuhan untuk berkolaborasi dan mengintegrasikan informasi di berbagai departemen, masyarakat dan pemerintah. Pada saat ini E-KTP yang sedang dikembangkan adalah suatu cara komunikasi elektronik yang memungkinkan untuk mengotentikasi pemilih pada tingkat keamanan yang maksimum, memungkinkan untuk memberikan tanda tangan digital dan tidak membutuhkan kartu pemilih, dan sudah barang tentu pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk mencetak kartu pemilih bagi masyarakat indonesia. Dan dengan menggunakan KTP Elektronik, satu orang hanya bisa satu kali dalam memilih karena data dan detail mengenai orang itu telah terekam di database yang terintegrasi di seluruh negeri (Canard, 2001).

Konsep Umum E-Voting

Konsep E-Voting memiliki alur dan logika yang sama seperti konsep pemilihan umum konvensional yaitu:

1.          Pemilih mendaftarkan dirinya untuk melakukan pemilihan pada komisi pemungutan suara.

2.          Pemilih mengisi surat suara dan meletakkannya ke dalam kotak suara.

3.      Kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan spesifikasinya.

4.      Penghitungan suara dan verifikasi.

Dengan menggunakan E-KTP, maka sistem verifikasi pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

1.           Pemilih mendaftarkan diri ke TPS dengan cara menunjukkan E-KTP.

2.        Petugas men-verifikasi data pemilih sesuai dengan identitas yang terdapat pada E-KTP dengan mencocokkan sidik jari atau dengan sensor retina mata

3.        Data pemilih masuk ke dalam sistem basis data dan setelah itu masuk ke dalam bilik suara dan melakukan voting/pemilihan

Pada tahun 2009 indonesia sudah menerapkan e-voting di Dusun Samblong Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Jembrana, Bali. Sekalipun memang E-Voting di Jembrana  baru sebatas digunakan untuk pemilihan kelihan dinas, namun melihat efisiensi dan efektifitasnya, E-Voting diharapkan bisa digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres). Dan e-voting yang dilakukan di Kabupaten Jembrana, Bali telah sukses melaksanakan pemilihan umum dengan sistem elektronik (e-voting) untuk 54 kepala dusun di 3. E-voting dapat diselenggarakan dengan catatan yaitu terpenuhinya syarat kumulatif. Yakni tidak melanggar 5 asas pemilu, luber dan jurdil. Selain itu daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak serta masyarakatnya siap.

E-Petition

   E-Petition atau Petisi online merupakan bagian dari E-democracy. Petisi online merupakan aktivitas online yang menarik volume partisipasi warga negara (Chadwick dalam Panagiotopoulos dan Al-Debei, 2010:3). Partisipasi warga negara ini bisa berupa partisipasi sosial dan politik. Petisi biasanya mencakup isu yang luas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk mengubah kebijakan publik (Lindner dan Riehm, 2011:4). Petisi online meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara (Panagiotopoulos dan Al-Debei, 2010:3). Kemampuan petisi online untuk memfasilitasi permintaan perubahan kebijakan publik dan menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan menunjukkan bahwa petisi online bisa dimanfaatkan sebagai alat advokasi kebijakan.

Change.org merupakan platform petisi online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Platform petisi online ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perubahan. Masyarakat dapat mengajukan petisi untuk suatu perubahan dengan menggalang dukungan melalui penandatanganan petisi secara virtual. Setiap tanda tangan pendukung secara otomatis mengirimkan email yang berisi petisi kepada target yang dituju yaitu pembuat kebijakan. Melalui email yang dikirimkan secara otomatis ini, masyarakat menjadi lebih terhubung dengan lembaga pemerintah dan korporasi swasta sebagai pembuat kebijakan.

Platform petisi online Change.org menjadi saluran penghubung antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Melalui saluran ini, masyarakat dapat menyampaikan protes dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam permasalahan publik lebih difasilitasi dengan adanya platform petisi online. Platform petisi online menyederhanakan bentuk petisi tradisional, sehingga masyarakat semakin mudah mengajukan petisi untuk menggalang dukungan tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya.

     Platform petisi online Change.org telah berkontribusi terhadap perubahan baik dalam skala global maupun dalam skala lokal yaitu di Indonesia. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa platform petisi online Change.org Indonesia telah berperan dalam mendukung keberhasilan advokasi kebijakan. Sejumlah petisi telah berhasil membawa perubahan dalam masyarakat. Salah satu petisi yang berhasil diantaranya,

1.  Petisi yang dimulai oleh Hasna Pradityas terkait perbaikan Jalan Raya Muncul di wilayah Tangerang Selatan.

2.    Petisi oleh Melanie Subono yang menuntut Komisi III DPR untuk tidak meloloskan M. Daming Sanusi sebagai hakim agung, petisi oleh Nong Mahmada terkait pemberhentian Bupati Garut Aceng Fikri.

3.      Petisi oleh Anita Wahid terkait pelemahan KPK.

4.     Petisi konsumen Garuda Indonesia, Cucu Saidah, memulai petisi yang ditujukan kepada Emirsyah Satar selaku Presiden Direktur PT Garuda Indonesia untuk menghapus surat pernyataan bagi penyandang disabilitas. Petisi ini memperoleh kemenangan.

     Beberapa contoh petisi online yang berhasil tersebut menunjukkan bahwa petisi online Change.org Indonesia memiliki kekuatan untuk membawa perubahan khususnya terkait kebijakan sebagai tujuan advokasi kebijakan. Namun Ada petisi yang berhasil ada juga petisi yang belum berhasil. Petisi-petisi ini belum memperoleh kemenangan walaupun di antara petisi-petisi yang belum mencapai keberhasilan ini ada beberapa petisi yang telah memperoleh pendukung dalam jumlah besar. Misalnya, petisi Tiza Mafira terkait pemberian kantong plastik secara gratis oleh supermarket yang telah mencapai lebih dari 8.600 pendukung dan petisi Fahira Idris terkait penjualan minuman keras oleh minimarket dengan lebih dari 6.700 pendukung.

Soal & Jawaban UTS SIM (Sistem Informasi Manajemen)

UJIAN TENGAH SEMESTER

SOAL

Tuliskan dan jelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dapat memberikan sebuah mutual relation (hubungan yang saling memberi manfaat) antara pemerintah dan masyarakat. Sertakan uraian penjelasan ragam aspek dan pertimbangan pendekatan yang menyertai mutual relation tesebut. Berikan gambaran aktual dan faktual dengan menyertakan ilustrasi kasus aplikasi SIM yang pernah Anda paparkan dalam perkuliahan.

JAWABAN

1. Bagaimana sistem informasi manajemen dapat memberikan sebuah mutual relation (hubungan yang saling memberi manfaat) antara pemerintah dan masyarakat?

Jawaban :

Sistem informasi manajemen dalam mutual relation telah berproses pada posisinya sebagai perantara dan jembatan penghubung antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Dimana SIM telah memberikan hubungan yang bermanfaat, baik itu terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat itu sendiri. SIM dalam masyarakat tentunya diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka, sebagai contohnya ialah ketika kita menggunakan aplikasi smartcity yang sekarang ini sudah mulai marak diterapkan diberbagai kota, salah satunya di cilegon. Didalam smartcity tersebut banyak konten-konten yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

Sedangkan mutual relation dengan pemerintah yakni pemerintah sebagai pejabat publik tentunya dalam menjalankan segala wewenang dan tugasnya tersebut sangatlah memerlukan semua informasi yang kemudian nantinya akan digunakan dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, administrasi dan lain-lain. Salah satu contoh aplikasi SIM dalam pemerintahan adalah digunakannya sistem E-Government. Dan dengan digunakannya sistem tersebut maka hubungan pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain akan semakin meningkat.

Adanya SIM (Sistem Informasi Manajemen) sangatlah membantu jalannya proses birokrasi maupun pelayanan terhadap masyarakat serta menumbuhkan akuntabilitas antara pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengetahui dan mengakses dengan mudah apa saja kebijakan atau system keuangan didaerah tersebut. Bukan hanya pemerintah saja yang di mudahkan tetapi juga masyarakatnya juga bisa memberi saran atau masukan informasi yang sekiranya bisa membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan menjadikan masyarakatnya menjadi sejahtera dan yang paing terpenting ialah  terciptanya suatu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena asas demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

2.  Sertakan uraian penjelasan ragam aspek dan pertimbangan pendekatan yang menyertai mutual relation tesebut!

Jawaban :

Aspek yang akan dijelaskan dalam hal ini ialah aspek sosial. Untuk pertimbangan pendekatannya menggunakan konsep smart city. Penggunaan aspek sosial ini dikarenakan ketika kita berbicara mengenai Smart City yang merupakan sebuah Kota Cerdas haruslah dimulai terlebih dahulu dari masyarakat yang tinggal di dalam kota  tersebut. Sebab salah satu dimensi dari smart city adalah masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian penting dari terciptanya smart city yang berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah kota menjadi lebih efisien. Untuk mewujudkan konsep ini, tentunya masyarakat dituntut untuk ikut  berpartisipasi dalam kepentingan publik, menjaga pluralitas etnik maupun sosial, serta memiliki kreatifitas. Agar konsep smart city dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep smart city yang diinginkan kota-kota di Indonesia, yaitu biaya dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ditambahkannya, didalam Kota Cedas tersebut haruslah memiliki komponen smart city yang mendukung, seperti smart government dengan pemerintahan yang transparan, smart mobility dengan pelayanan yang bergerak/keliling, smart environmentdengan kesadaran terhadap lingkungan, smart living mengenai kelayakan tempat tinggal, smart economy dengan kesadaran masyarakatnya yang harus produktif, dan yang paling penting dari semua ini adalah smart people yang merupakan kunci utama dari smart city yakni orang-orang yang cerdas.

3.  Berikan gambaran aktual dan faktual dengan menyertakan ilustrasi kasus aplikasi SIM yang pernah Anda paparkan dalam perkuliahan!

Jawaban :

Secara Aktual : cilegon smart city pada dasarnya sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat konten-konten menarik mulai dari informasi tempat wisata, tempat-tempat, berita serta keluhan-keluhan yang ingin masyarakat sampaikan kepada pemerintah cilegon. Secara aktual, Kasus yang saat ini sedang dibahas ialah mengenai  trotoar yang rusak di sekitar jl jombang kali. Dimana hal tersebut tentunya sangat menghambat para pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut, sekalipun memang kerusakannya masih terbilang tidak cukup parah, tapi tetap saja alangkah lebih baik jika segera diperbaiki oleh pihak pemerintah cilegon. Dengan adanya aplikasi cilegon smart city, maka semakin mempermudah masyarakat dalam mengajukan permasalahan yang sedang terjadi di daerahnya.

Sedangkan secara Faktual : Kejadian nyata yang saat ini benar-benar terjadi dan tidak terbatas oleh waktu ialah mengenai pemasangan iklan secara liar di Jalan Akses Tol Cilegon Timur yang pastinya sangat mengganggu pemandangan. Dalam hal ini warga bisa melaporkannya pada pemerintahan cilegon melalui aplikasi cilegon smart city, agar nnatinya dilakukan tindakan penanganan. Beberapa waktu lalu, kasus tersebut sudah mendapatkan penyelesaiannya dari pemerintahan cilegon, dan sudah ditangani dengan benar. meski begitu tidak semerta hal tersebut membuat pemerintah bersantai ria tidak lagi memperhatikan kondisi masyarakat dilapangan karena sekal-kali pemerintah juga harus turun langsung memeriksa tidak hanya mengandalkan aplikasi cilegon  smart city hal itu merupakan sebuah tindakan yang bijak jika dilakukan.

Soal & Jawaban UTS SIM (Sistem Informasi Manajemen)

SOAL DAN JAWABAN UTS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Tuliskan dan jelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dapat memberikan sebuah mutual relation (hubungan yang saling member manfaat) antara pemerintah dan masyarakat.
Jawaban :

Sistem Informasi Manajemen menurut saya adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk menunjang kegiatan informasi yang berhubungan dengan POAC (planning, organizing, actuating, controlling) yaitu sistem yang membantu kegiatan manajemen dalam hal merencanakan suatu tujuan, mengorganisasikan sumber daya yang ada, penggerakan dan pengawasan yang dibantu oleh suatu sistem informasi dengan teknologi yang modern yang berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Menurut saya sistem informasi manajemn ini sangatlah penting baik dalam sektor swasta maupun pemerintah di bidang pelayanan publik.

Sistem Informasi Manajemen sangatlah penting di bidang pemerintahan karena biaya yang cukup rendah karena bisa untuk menghemat alat tulis kantor dan juga mendukung pertumbuhan dengan jaman yang semakin modern agar tidak tertinggal oleh jaman yang serba canggih dengan daya dukung teknologi yang canggih pula.

Adapun mutual relation antara pemerintah dan masyarakat dari diterapkannya Sistem Informasi Manajemen dalam hal ini pemerintah berusaha memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen  dan dengan diterapkannya SIM oleh pemerintah kepada masyarakat dapat merasakan manfaat atau kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Mutual relation antara pemerintah dan masyarakat diantaranya:

a)  Dengan diterapkannya SIM ini manfaat yang dapat diterima pemerintah dapat lebih mudah memberikan informasi seputar kegiatan pemerintah, visi misi, program kerja dan lain sebagainya sehingga dengan adanya informasi yang diberikan melalui (contohnya website pemerintah daerah) di samping itu terdapat manfaat yang didapat masyarakat yaitu masyarakat dapat lebih mengetahui apa saja informasi seputar Pemerintahan di daerahnya, mengetahui apakah kinerja pemerintah berjalan dengan baik, mengetahui apa saja yang menjadi kendala di pemerintahan daerahnya, dan informasi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya tumpang tindih informasi yang mengakibatkan masyarakat melakukan demo atau tindakan anarkis. 

b)  Dengan diterapkannya SIM ini juga manfaat lainnya bagi pemerintah adalah dapat menghemat artinya tidak terjadi pemborosan anggaran pemerintah dalam hal membeli alat tulis kantor karena sistem yang sudah menggunakan internet dan hal tersebut juga dapat mengemat kertas. Disamping itu pula dalam hal hemat biaya, yang dirasakan msyarakat dengan adanya pelayanan yang diberikan berbasis internet maka masyarakat dapat menghemat biaya transportasi untuk memenuhi keperluannya ke kantorpemerintahan terkait. Selain itu juga masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga, karena hanya perlu mengakses layanan yang tersedia dan dibutuhkan masyarakat tersebut dalam waktu yang relative singkat dan tidak membutuhkan tenaga yang begitu besar. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik.

c)  Begitu juga dengan hal transparansi, pemerintah akan lebih dapat transparan dalam hal biaya yang dikeluarkan dalam adiministrasi pelayanan publik. Di samping itu manfaat kepada masyarakat adalah masyarakat akan lebih mengetahui biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam administrasi pelayanan publik. Hal tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya pungli (pungutan liar) yang kerap terjadi dilingkungan pemerintahan.

d)  Terkait aplikasi tertentu yang disediakan Pemerintah daerah setempat misalnya layanan untuk menampung aspirasi dari masyarakat, hal ini tentunya akan memudahkan pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja menampun aspirasi masyarakat. Begitu juga manfaat yang dirasakan masyarakat ialah masyarakat kebih mudah menyampaikan aspirasinya karena sudah ada wadah atau aplikasi yang dapat diakses dengan mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini dilakukan agar dapat membantu proses pembangunan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah agar tepat sasaran. 

Hal di atas merupakan beberapa gambaran mutual relation antara pemerintah dan masyarakat dalam Sistem Informasi Manajemen yang dapat saya paparkan. Masih banyak lagi mutual relation antara pemerintah dan masyarakat dalam SIM karena mengingat fungsi dan tujuan dari adanya SIM dalam hal pelayanan publik di pemerintahan yaitu berfungsi sebagai media untuk mempermudah pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan melalui output yang dihasilkan dari SIM yang digunakan. Dalam hal ini erat kaitannya dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga dalam SIM terdapat mutual relation antara pemerintah dan masyarakat. 

2. Sertakan uraian penjelasan ragam aspek dan pertimbangan pendekatan yang menyertai mutual relation tersebut.

Jawaban :

Dalam soal selanjutnya yaitu mengenai ragam pendekatan yang menyertai mutual relation yang telah dipaparkan di atas. Dalam mutual relation terdapat ragam pendekatan yang dapat membantu berjalannya mutual relation di atas dengan baik. Pada pendekatan kali ini saya menggunakan pendekatan sosial yang mengacu pada aplikasi Reaksi Atas Berita Warga (RABEG) yaitu aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Serang atau yang biasa disebut dengan RABEG. Dalam aplikasi ini tentu dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat Kota Serang dapat mengadukan aspirasi , keluhan, opini dan lain-lain tanpa terbatas oleh waktu, artinya disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa masyarakat harus menunggu bukanya jam kantor OPD terkait. Begitu juga masyarakat tidak perlu datang langsung ke tempat OPD terkait artinya tidak terbatas oleh waktu dengan adanya aplikasi ini, masyarakat hanya perlu mengadukan aspirasi, keluhan dan lain-lain dalam aplikasi RABEG yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Serang. 

Selain itu dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya sehingga masyarakat tidak perlu demo atau unjuk rasa. Selain itu, manfaat bagi pemerintah dengan adanya aplikasi RABEG ini adanya manfaat berupa informasi akurat bagi OPD melalui harapan masyarakat. Sehingga dalam hal ini terjadi peningkatan fasilitas maupun kinerja di setiap instansi atau OPD terkait. Di samping itu, aplikasi RABEG ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja dari pelayanan publik yang telah diselenggarakan pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah juga dapat melihat langsung segala bentuk keluhan masyarakat Kota Serang, hal ini tentunya dapat memudahkan pemerintah setempat karena tidak perlu turun langsung untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Serang. 

Dilihat dari aplikasi RABEG di atas maka, pendekatan yang tepat digunakan dalam hal ini adalah pendekatan sosial berupa pendekatan sosialisasi. Sistem Informasi Manajemen yang baik tentu perlu dibarengi oleh dukungan dari masyarakat dalam penerapannya dan sosialiasi yang tepat dan menyeluruh. Sosialisasi digunakan agar terdapat pemahaman dan pengetahuan akan aplikasi tersebut sehingga dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Jika dilihat pada saat ini mayoritas masyarakat Kota Serang belum seluruhnya mengetahui adanya aplikasi RABEG ini, sehingga dalam pelaksanaannya aplikasi ini masih sedikit masyarakat yang memanfaatkannya. Adapun masyarakat yang sudah mengetahui akan keberadaan aplikasi ini, mereka belum mengetahui atau mengerti bagaimana menggunakan aplikasi ini. Jika berbicara tentang sosialisasi maka sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat tertuju dan disampaikan secara menyeluruh. Namun, pada kenyataannya seringkali sosialisasi yang dilakukan tidak diterima oleh semua masyarakat artinya sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh.

Kurangnya pengguna atau masyarakat Kota Serang yang memanfaatkan aplikasi ini menjadi faktor penghambat bagi keberlangsungan penerapan aplikasi ini. Maka agar seluruh masyarakat Kota Serang dapat tahu dan mengerti aplikasi RABEG ini, pemerintah atau dalam hal ini DISKOMINFO Kota Serang perlu melakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat Kota Serang. Adapun metode yang tepat digunakan dalam hal ini adalah metode sosialisasi Top Down. Metode ini dilakukan dengan menyampaikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para stakeholder wilayah dan kemudian para takeholder tersebut nantinya yang akan membantu menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tertuju. Adapun cara melakukan sosialisasi yaitu sebagai berikut:

a) Sosialisasi pertama kepada para stakeholder yang akan membantu melakukan sosialisasi selanjutnya kepada masyarakat langsung;

b)  Memberikan tambahan atau masukan dan koreksi terhadap informasi yang disampaikan sesuai atau tidak denan tujuan yang hendak dicapai, dan;

c)  Ketika hendak melakukan sosialisasi, pastikan bahwa sosialisasi tersebut telah tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Dalam penyampaiannya sosialisasi dapat dilakukan secara interpersonal kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya pendekatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh penerapan Sistem Informasi Manajemen di Kota Serang dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang diinginkan, begitu pula masyarakat diharapkan semakin tahu dan paham terhadap aplikasi RABEG sebagai wadah untuk menampung aspirasi, keluhan, dan opini masyarakat Kota Serang. Jika semua sudah berjalan dengan baik maka hasil yang diharapkan adalah mutual relation antara pemerintah dan masyarakat Kota dapat berjalan dengan baik. 

3. Berikan gambaran aktual dan faktual dengan menyertakan ilustrasi kasus aplikasi SIM yang pernah Anda paparkan dalam perkuliahan.

Aplikasi RABEG (Reaksi Atas Berita Warga), yaitu aplikasi berbasis online. Sebuah aplikasi pengaduan, aspirasi, keluhan, opini, dan lain-lain yang disampaikan oleh warga melalui media sosial, kotak saran atau aduan kepada Pemerintah Kota Serang sehingga dapat dijangkau oleh semua pihak baik warga maupun Pemerintah Kota Serang. Aplikasi ini launching pada17 Maret 2018 di Alun-alun Barat Kota Serang. Diluncurkan atas dasar hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informatika Elektronik dan Peraturan Walikota tentang Informasi. Tujuan disediakannya aplikasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat Kota Serang dapat berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan di Kota Serang. Dengan aplikasi yang berbasis website atau mobile diharapkan dapat mendukung perkembangan Kota Serang menuju smart city, smart people, dan smart living. Sempat di uji coba pada November tahun 2017 dan masuk 52 laporan warga. Diantaranya tentang infrastruktur jalanan, sampah, banjir, lahan parkir, dan lain-lain. Dengan aplikasi RABEG ini jugadiharapkan masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduan tanpa perantara, tanpa harus demo atau unjuk rasa.

Terdapat aduan yang terbagi atas tiga jenis yaitu ringan, sedang, dan berat. Aduan ringan dapat terselesaikan 1x24 jam, contohnya seperti aduan sampah, akan tetapi kategori ringan dan berat akan dikaji terlebih dahulu, dan melaporkan ke OPD yang bersangkutan. Selain itu, terdapat tindak lanjut atau status respon dari laporan masyarakat tersebut yang disimbolkan dalam tiga jenis warna, diantaranya adalah:

a)  Status selesai (disimbolkan dengan warna hijau), berarti laporan tersebut sudah diterima oleh pihak OPD yang bersangkutan;

b)  Status proses (disimbolkan dengan warna kuning), berarti keluhan masyarakat telah disampaikan kepada OPD yang bersangkutan, dan;
c)  Status menunggu (disimbolkan dengan warna merah), berarti keluhan yang disampaikan sedang disiapkan untuk disampaikan kepada OPD yang bersangkutan.

Gambaran Aktual dan Faktual dari Aplikasi RABEG ini adalah sebagai berikut:

* AKTUAL

    Sumber: https://rabeg.serangkota.go.id/_rbgportal/home

Gambar di atas adalah gambaran atau informasi aktual terkait aplikasi RABEG Kota Serang. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa informasi aktual yang dapat disampaikan adalah pada sebelah kiri terdapat 5 (lima) Laporan Warga Terbaru dalam rentang waktu 7-28 Juli 2018 dan pada sebelah kanan dalam gambar tersebut terdapat 5 (lima) Respon Pemkot Terbaru dalam rentang waktu 18-24 Juli 2018. 

* FAKTUAL

    Sumber: https://rabeg.serangkota.go.id/_rbgportal/home

Gambar di atas merupakan gambaran atau informasi faktual terkait aplikasi RABEG Kota Serang. Pada gambar di atas dapat diinformasikan mengenai Data Laporan Masuk dan Progress dari aplikasi RABEG ini. Bisa kita lihat pada sebelah kiri gambar ada Rekap Data Laporan Masuk yang bersumber dari Portal (155), Medsos (8), Kotak (0), dan Disposisi (153). Sementara itu di kanan gambar terdapat Progress dari pelayanan yang disediakan RABEG ini diantaranya dapat kita lihat progress dari Notifikasi Aduan Terbaca (96%), Penyelesaian Aduan (90%), Respon Portal Web Rabeg (93%), Respon Medsos (6%), dan Respon Kotak Aduan (0%).

Pengertian Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

DEFINISI SISTEM, ADMINISTRASI, DAN ADMINISTRASI NEGARA

1.      Sistem

-          W.J.S. Poerwodarminto (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1987) :

Sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud; misalnya urat saraf dalam tubuh, pemerintahan.

-          David I. Cleland dan William R. King :

“… a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole".

-          Wagiono Ismangil :

“ Suatu sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (interrelated) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks".

-          Sri Sumantri (Sistem Pemerintahan Negara, 1976)

Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya system yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

-          Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo (Dasar Office Management, 1973) :

Suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

-          Pamudji (Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen, 1981) :

Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

2.      Administrasi

-          Herbert A. Simon (Public Administration, 1959) :

kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

-          Leonard B. White (Introduction to The Study of Public Administration, 1955) :

Suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.

-          Luther Gulick (Papers on The Science of Administration, 1937) :

Berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

-          The Liang Gie (Ilmu Administrasi, Yogyakarta) :

Segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

-          Sondang P. Siagian (Administrasi Pembangunan, 1985) :

Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

-          Hadari Nawawi (Administrasi Personel, 1990) :

Kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.      Administrasi Negara :

-          Leonard D. White :

Keseluruhan operasi (aktivitas-aktivitas kerja) yang bertujuan menyelenggarakan atau menegakkan kebijaksanaan kenegaraan.

-          M.E. Dimock dan G.O. Dimock :

Suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan.

-          Dwight Waldo :

Organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

-          LAN (Lembaga Administrasi Negara) : Keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk tercapainya tujuan negara dan terlaksananya tugas pemerintah.

-          John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (Public Administration, 1960) :

Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

-          Edward H. Litchfield (Notes on A General Theory of Administration, Administrative Science, 1956) :

Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi, dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

-          George J. Gordon :

Seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

-          Prof. Dr. David H. Rosenbloom

Penggunaan teori manajerial, politik, dan hukum, dan proses untuk memenuhi mandat pemerintah legislatif, eksekutif, yudisial untuk penyediaan fungsi peraturan dan layanan bagi masyarakat.