Pembangunan Masyarakat Daerah Pesisir

PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR

Model Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat itu identik dengan perubahan sosial artinya bahwa perubahan sosial terjadi untuk pembangunan masyarakat. Dan pembangunan masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial.

Pembangunan (development) itu mengandung 3 unsur penting yaitu ‘to take growth’ (pertumbuhan), harus ada intervensi (campur tangan manusia), harus ada perencana pembangunan (planner, implementator, evaluator, benefianris), improving (memperbaiki) dengan tujuan untuk lebih baik, to change (perubahan).

Hal yang harus dipahami dalam pembangunan masyarakat :

1.   Locality resources based (harus memperhatikan sumber daya lokal). Contohnya : SDM, SDA yang ada diwilayah, sistem sosial.

2. Community organization (organisasi masyarakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Contohnya; organisasi pemuda, ibu-ibu pkk, organisasi keagamaan, organisasi koperasi, karang taruna dan lain-lain.

3.    Participation (partisipasi dan pemberdayaan). Contohnya; penyuluhan tentang koperasi .

Pengertian Model

Menurut Todaro P.M (1986) bahwa ada 3 komponen dasar suatu model yakni seperangkat variabel, suatu hubungan fundamental dan sejumlah koefisien yang strategik. Jadi model adalah simplikasi atau penyederhanaan.

Pembangunan Masyarakat

Dasar dari pembangunan masyarakat menurut Jim Ifi (1995) ;

a.    Perspektif keadilan sosial

b.    Pendekatan yang tidak merugikan. Contoh; pembangunan masyarakat tanpa harus merusak alam.

c.  Pemberdayaan (memberikan kemampuan untuk menjadi lebih berdaya seperti pelatihan pada masyarakat)

d.   Kebutuhan (kebutuhan itu sifatnya terbatas, sangat beda dengan keinginan)

e.    Hak kebenaran. Contohnya hak asasi manusia.

Sangatlah tidak dibolehkan untuk melanggar  hak dalam pembangunan masyarakat.

Model Konseptual Pembangunan Masyarakat

Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat

1.    Pendahuluan

·      Kata partisipasi sudah menjadi terminologi umum dan sangat populer semenjak periode ketiga pembangunan 5 tahun kita

·   Masyarakat yang sudah  terlanjur dininabobokan proyek, terasa amat berat untuk bangkrut menentukan kemandirian masa silamnya.

·  Konsekuensinya, dukungan partisipasi dengan program swadaya dan swadana tetap tidak memadai, sementara sumber dana utama pembiayaan pemerintah makin menurun.

·  Reformasi politik yang terjadi setelah krisis moneter semakin menciptakan suasana yang mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan

·   Mulai bangkit kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka lantas merasa perlu ikut menentukan penggunaan dana yang berasal dari mereka

·   Inilah barangkali hakekat partisipasi yang sesungguhnya “yaitu partisipasi yang tidak sekedar dilihat sebagai “kewajiban” tanpa sekaligus “hak” masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan”

2.    Pengertian Partisipasi

·      Mubyarto (1984:35) mendefinisikan pastisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

·   Slamet M, (2003:8) memaknai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Asngari Ps, (2005) meresumekan pengertian atau makna partisipasi atas enam poin :

a)    Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

b)   Keterlibatan dalam pengawasan

c)    Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan

d)   Partisipasi sebagai proses pemberdayaan (empowerment)

e)    Partisipasi bermakna kerja kemitraan (partnership)

f)  Partisipasi sebagai akibat dari pengaruh stakeholder menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan dan penggunaan resource yang bermanfaat bagi mereka.

3.    Bentuk dan Derajat Partisipasi

Derajat partisipasi :

a.    Tingkatan derajat partisipasi tersebut terurai dalam tulisan Asngari Ps (2005) disederhanakan sebagai berikut :

·      Manipulasi

Pada tahap ini partisipasi tidak lebih dari upaya indoktrinitasi. Jadi sesungguhnya disini tidak ada pastisipasi (non-participation)

·      Informasi

Stakeholder diberikan informasi menyangkut hak dan kewajiban, tanggung jawab dan lain-lain (komunikasi satu arah)

·      Consultation

Telah terjadi komunikasi dan arah dimana stakeholder sudah dapat mengekspresikan saran-saran dan perhatian, namun belum menjamin diterimanya input tersebut.

·      Consensus Building

Para stakeholder berinteraksi untuk menciptakan posisi negosiasi.

·      Decision Making

Interaksi stakeholder tersebut diarahkan hingga proses pengambilan keputusan.

·      Risk Sharing

Stakeholder telah mengambil bagian untuk ikut menanggung resiko dari kegagalan pembangunan.

·      Partnership

Telah terbangun kerja sama yang saling menguntungkan dikalangan stakeholders pembangunan

·      Self-Management

Para stakeholders telah sampai pada tahap dimana segala urusan pembangunan harus dikerjakan secara baik.

4.    Partisipasi Pembangunan Masyarakat

Dalam pembangunan masyarakat terkandung 3 hal yang amat kental mensyaratkan pentingnya partisipasi yaitu :

·      Adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat

·      Kegiatan tersebut mempunyai tujuan yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik, jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

·      Kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya peran serta dalam pembangunan masyarakat.

5.    Beberapa Pendekatan

·  Pendekatan secara teknis yang ideal bisa di implementasikan melalui praktek perencanaan partisipatif sehingga wacana “bottom up approach” yang harus terus menjadi diskursus bisa diterapkan.

·  Kegagalan dalam pembangunan masyarakat disebabkan : Pertama, membiarkan pemerintah memonopoli kedaulatan dalam segala aspek termasuk menentukan arah masa depan pembangunan. Kedua, dalam hal tertentu pemerintah mempercayakan sekelompok orang pintar (akademisi) atau konsultan ahli atau NGO, mereka merancang konsep dibalik meja komputer dan atau turun kelapangan secara bisu dalam yang diistilahkan.