Quis E-Government

E-GOVERNMENT

Nama	:	Siti Sahati
NIM	:	6661160041
Semester/Kelas	:	III/ C
Mata Kuliah	:	E-Government
Dosen Pengampu	:	Anis Fuad

QUIS 

1.        Bagaimana jika seseorang itu tidak bisa  menggunakan teknologi dan informasi tersebut?

Jawaban :

Istilah untuk orang yang tidak bisa menggunakan teknologi informasi dan tidak mengikuti segala perkembangannya disebut dengan GAPTEK (Gagap Teknologi). Tidak semua bisa dengan mudah dalam menggunakan teknologi informasi karena pada dasarnya sebagian orang  masih ada yang GAPTEK khususnya untuk mereka yang terlahir di generasi yang berbeda seperti sekarang.

Dalam hal ini, sebagaian orang yang GAPTEK akan merasa tertekan dengan segala perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi. Banyak permasalahan yang akan muncul karena hal tersebut, sebagai contoh mereka akan tertinggal dalam segala aspek, tidak bisa mengetahui perkembangan informasi terkini, meraka juga akan kesulitan dalam hal pencarian pekerjaan. Orang yang GAPTEK juga akan mengalami yang namanya cultural lag serta akan terancam eksistensinya dibandingkan dengan orang-orang yang menguasai teknologi.

Salah satu cara untuk mengatasi kegaptekan seseorang ialah dengan terus mendorongnya untuk mengetahui segala pengetahuan yang sudah ada dan teruslah bantu agar tetap belajar dari kekurangan pengetahuan dan informasi yang dia miliki tersebut.  Dengan kemauan yang kuat untuk mengetahui mengenai teknologi informasi, maka sedikit  demi sedikit akan menghilangkan kegaptekannya.

Sumber : Ngafifi, Muhammad. (2014). Jurnal Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya.

2.        Bagaimana pemerintah mengukur persiapan dari e-readiness?

Jawaban :

E-readiness adalah suatu pengindikasian bagaimana suatu negara (Pemerintah dan Masyakat) mampu untuk menyerap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Dalam segi pengukuran persiapan e-readiness dapat dilihat dari beberapa hal, yakni :

a.    Menurut IBM (Internasional Bussiness Machiness)

·      Orang dan organisasi online

·      Konten lokal yang relevan

·      Penerimaan TIK dalam kehidupan sehari-hari dan,

·      Penerimaan TIK di lingkungan pekerjaan

Namun sebuah Guide menjelaskan bahwa pengukuran e-readiness juga terdapat  kategori yakni :

·      Jaringan akses

·      Jaringan belajar

·      Jaringan masyarakat (yang diukur dalam jaringan masyarakat adalah People and Organizations online, locally relevant content, ICTs in everyday life, ICTs in workplace)

·      Jaringan ekonomi

·      Jaringan kebijakan

Sumber : Muqhita, Dalies & Handayaningsih, Sri. (2013). E-Readiness Pembuatan Model Sistem M-Government (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta).

3.        Apa kekurangan dan kelebihan dari e-readiness. Sertakan dengan contoh!

Jawaban :

a.    Kelebihan

·      Mudah diakses dimana saja dan kapan saja

·      Tersedia secara online dan offline

·      Lebih mudah dibawa kemana saja

·      Berita terbaru mudah diakses

·      Menghemat waktu dan biaya

·      Mudah untuk dibagikan kepada sesama teman/pengguna

b.    Kekurangan

·         Menghilangkan minat masyarakat untuk membaca dengan buku/koran/media cetak

·         Munculnya berita Hoax yang mudah disebarkan

·         Kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam segi penyaringan informasi yang beredar

·         Tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi/digital

·         Sumber daya manusia yang kurang

4.        Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi elektronik?

Jawaban :

Yang dimaksud dengan budaya organisasi elektronik adalah sebuah kebiasaan yang muncul karena penggunaan elektronik. Dengan adanya sistem e-government maka akan memunculkan budaya organisasi yang membuat karyawan akan lebih semangat dan giat dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena apa yang mereka lakukan/kerjakan menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan sistem teknologi. Jadi budaya organisasi adalah budaya yang muncul karena organisasi tersebut dalam hal penyelesaian pekerjaannya memanfaatkan sistem elektronik government.

5.        Budaya apa yang tercipta dari budaya organisasi elektronik?

Jawaban :

Dalam hal ini, budaya yang tercipta dari budaya organisasi elektronik dalam egovernment adalah  :

·         Konsep manajerial yang lebih memanfaatkan teknologi informasi

·         Sistem Kepemimpinan yang menggunakan E-Leadership

·         Pengelolaan karyawan berbasis digital

·         Budaya adhocracy (Berkarakteristik pada pihak luar, diferensiasi, fleksibel dan kebebasan untuk memilih)

6.        Bagaimana perkembangan e-readness di indonesia?

Jawaban :

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan media informasi dan interaksi dalam pemerintahan menjadi lebih maju. Begitu pula dengan perkembangan e-readiness di indonesia, sejauh ini sudah berjalan dengan baik meskipun memang dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan. Seperti contohnya Yogyakarta yang sudah melaksanakan sistem e-readiness. Dari segi kesiapan masyarakatnya pun sudah memenuhi kriteria. Walaupun memang di Yogyakarta itu masih kekurangan dalam hal peralatan yang diperlukan.

Masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan penggunaan e-readiness. Seperti ketika mereka membaca berita, sudah jarang yang menggunakan koran/media cetak lainnya karena sekarang mereka beralih membaca berita dengan menggunakan gadget/digital yang mereka miliki. Namun masih ada juga sebagian orang yang masih belum paham dalam menggunakan teknologi.

7.        Bagaimana cara agar budaya organisasi e-readness mendukung pemerintah?

Jawaban :

Budaya organisasi e-readiness di indonesia sudah digunakan sejak lama oleh pemerintah indonesia sendiri. Salah satu contohnya ialah dengan penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi seperti TANGERANG LIVE.

Dengan memanfaatkan e-readness dalam pemerintahan, maka segala urusan/pekerjaan akan lebih mudah diselesiakan tanpa membutuhkan banyak waktu. Tentunya keberadaan e-readiness sangatlah menguntungkan masyarakat terutama pemerintah. Pemerintah tidak harus lagi secara langsung menyampaikan informasi/berita kepada masyarakat dengan cara menemuinya secara langsung, tapi saat ini hanya perlu memposting di aplikasi/website pemerintah maka beritanya akan tersebar ke masyarakat.

8.        Apa kelebihan dan kekurangan dari budaya organisasi elektronik?

Jawaban :

a.    Kelebihan

·         Menghemat biaya, waktu, dan tenaga

·         Komitmen organisasi menjadi lebih kuat

·         Konsistensi dan perilaku pegawai/anggota semakin meningkat

·         Semangat kerja meningkat

b.    Kekurangan

·         Mengilangkan budaya asli/tradisional masyarakat

·         Merenggangkan hubungan yang sudah ada karena terlalu sibuk dengan kesibukannya sendiri

·         Pengawasan dari pemerintah yang masih kurang

9.        Jelaskan yang dimaksud dengan “Technical Knowladge”!

Jawaban :

Knowladge merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia teutama dalam organisasi/lembaga. Dalam kehidupannya manusia sangat membutuhkan knowladge untuk bisa membuat sebuah keputusan yang tepat. Ketika seseorang tidak memiliki knowladge dalam organisasi maka dia tidak akan bisa bertahan didalam organisasi tersebut.

Yang dimaksud dengan Technical Knowladge adalah sebuah hasil dari pengelolaan informasi dan data yang sudah ada didalam infrastrukur e-government bisa dipergunakan dan dijadikan sebagai sebuah sumber ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Techincal knowladge ini merupakan sebuah pembekalan untuk bisa menerapkan sistem e-government yang baik.

Sumber: Setiadi, Farisya., Rubhasy,Albaar., & Hasibuan, Zainal. (2011). Model Government Knowledge Management System Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Publik Pada Instansi Pemerintah.

10.    Bagaimana membentuk sinergitas budaya organisasi dengan e-government dalam meningkatkan kinerja organisasi?

Jawaban :

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberadaan e-government sangatlah bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu masyarakat ataupun pemerintah. E-government ini sangatlah membantu dalam hal pembentukan sinergitas budaya organisasi elektronik. Karena dalam sebuah organisasi sekarang ini kebanyakan sudah banyak yang menggunakan perangkat elektronik/digital dalam penyelesaian segala urusannya. Hal ini tentu sangat lah menguntungkan.

Kerjasama yang dilakukanpun akan menyebar luas tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Karena ketika kita ingin menjalin hubungan/relasi dengan organisasi ada diluar daerah kita hanya perlu memanfaatkan sistem teknologi yang ada seperti melakukan panggilan telepon/video call atau bahkan mengirimkan surel/surat online dengan menggunakan Hp ataupun laptop. Dengan begitu kita bisa merundingkan hal-hal yang memang perlu didiskusikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan bersama. Hal tersebut tentunya sangat berguna sekali serta sangat menghemat tenaga, biaya dan waktu yang digunakan.

Karena kemudahan yang muncul tersebut, maka kinerja dari pegawai/karyawan organisasi tersebut akan semakin meningkat. Akan sedikit keluhan yang yang dirasakan pegawai dengan begitu organisasi tersebut akan berjalan dengan baik.

Soal dan Jawaban UAS E-Government

1.  Menurut anda apakah Dasar Hukum pelaksanaan E-Government di Indonesia sudah cukup sebagai payung hukum? Jelaskan dan analisis satu persatu dasar hukum yang menurut anda dapat digunakan dalam pelaksanaan e-gov di Indonesia! (20 poin)

Jawab:

Menurut saya, Dasar hukum pelaksanaan e-governmet di indonesia sejauh ini belum bisa dikatakan cukup sebagai payung hukum. Karena masih ada beberapa kekurangan didalamnya. Salah satu kekurangannya ialah dasar hukum yang mengatur tentang e-governmet masih belum ada kejelasan dan kekuatan hukumnya masih lemah. Bahkan mungkin masyarakat indonesia sendiri masih ada yang belum mengetahui tentang adanya dasar hukum pelaksanaan e-government. Hal itu karena dalam pengimplementasiannya, e-government masih perlu dikembangkan kembali. Proses sosialisasi e-government yang dilakukan oleh pemerintahnya belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masalah tersebut yang menyebabkan dasar hukum e-government belum cukup sebagai dasar hukum. Karena bagaiamana dasar hukum e-government bisa kuat jika masyarakatnya saja masih belum memahami mengenai regulasi atau dasar hukum e-government  itu sendiri. Maka dari itu, alangkah lebih baik jika aparatur pemerintah dan masyarakatnya saling bekerjasama agar pelaksanaan e-government bisa dilakukan dengan baik.

2.      Tujuan dilaksanakan e-procurement di Indonesia agar mengurangi dan meminamilisir korupsi, efektifitas, efisiensi, partisipasi yang luas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan pemerintah. Menurut anda apakah tujuan tersebut tercapai setelah dilaksanakan e-procurement? analisis lima tujuan tersebut berdasarkan penilaian anda selama ini!

Jawab :

Menurut saya, tujuan dari diadakannya e-procurement  di indonesia sudah tercapai. Meskipun memang dalam pelaksanaanya belum bisa dikatakan baik. Karena masih ada beberapa permasalahan yang muncul. Namun hal itu tidak menghalangi proses terjadinya e-procurement. Tujuan dilaksanakannya e-procuremen diantaranya

(a) untuk mengurangi terjadinya korupsi. Dengan adanya e-procurement maka segala anggaran yang masuk akan sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan, karena dalam e-procurement mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal mengawasi tindakan dan belanja pemerintah. Selain itu juga, dengan e-procurement bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai.

(b) efektifitas dalam e-procurement berarti segala pengadaan barang/jasa yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan.

(c) dengan adanya e-procurement maka lebih efesiensi dalam hal penggunaan dana APBN. Selain itu juga waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat dibandingan dengan cara yang konvensional.

(d) Penggunaan e-procurement juga bisa menimbulkan partisipasi yang luas bagi masyarakat. Karena prosesnya menjadi lebih  cepat dan orang yang ingin melakukan lelang juga tidak perlu datang ketempat pelelangan barang/jasa tersebut.

(e) Transparansi. Sejauh ini dari institusi pemerintah sudah banyak yang menggunakan konsep transparansi. Salah satunya dengan adanya sistem e-tendering. Dengan sistem ini, seseorang akan lebih mudah dalam melakukan pembelian tender barag/jasa karena mereka hanya perlu memilih item-item yang terdapat dalam sistemnya. sehingga akan mengurangi kecenderungan dilakukannya kesalahan.

3.    Menurut anda bagaimana perkembangan E-Democracy di Indonesia terkait pemanfaatan Web 2.0 dalam bidang politik dan pemerintahan? Jelaskan! (20 poin)

Jawab:

Menurut saya, perkembangan e-democracy di indonesia terkait pemanfaatan Web 2.0 dalam bidang politik dan pemerintahan sangatlah berjalan dengan baik. Dimana, dengan adanya aplikasi web 2.0 dalam e-democracy maka akan lebih menghemat proses demokrasi. Selain itu juga bisa meningkatkan minat serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pencoblosan (pemilu). Aktivitas politik yang terjadipun mengalami peningkatan baik itu dari elemen masyarakat maupun dari elemen pemerintahan itu sendiri. E-democracy dengan pemanfaatan web 2.0 juga lebih mempermudah kita dalam melakukan segala hal mengenai demokrasi/pemilu. Karena sebelum kita melakukan pemilu, pemilih bisa terlebih dahulu mencari tahu bagaimana sikap/sifat ataupun visi misi dari seorang yang akan dipilihnya dengan cara memanfaatkan internet (web 2.0). dengan begitu, internet disini, bisa digunakan sebagai alternatif dasar dalam pelaksanaan demokrasi guna meningkatkan sistem politik dan pemerintahan di indonesia.

4.    Perkembangan Government 2.0 di Indonesia selama ini sudah menggembirakan dari segi kuantitas, menurut anda bagaimana perkembangannya secara kualitas? Jelaskan! (20 poin)

Jawab:   

Menurut saya, perkembangan government 2,0 di indonesia selama ini hanya memandang bahwa government 2.0 sebagai wadah atau tempat untuk meningkatkan popularitas dan kuantitas manusia itu sendiri. Namun tidak memikirkan kualitas yang didapatkannya. Dizaman yang serba teknologi ini, tentunya pemerintah sendiri harus memiliki tenaga ahli yang bisa mengoperasikan teknologi dengan bijak dengan begitu maka segala aktivitas pemerintahan bisa dilakukan dengan sistem elektronik dan akan mempermudah serta mempersingkat waktu pengerjaannya. Segala sesuatunya pun akan bisa dikendalikan dan bisa terus dipantau dengan teknologi government 2.0. hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pegawai pemerintahan yang lebih unggul dan perkembangan government 2.0 pun akan lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat yang memanfaatkan government 2.0 juga harus lebih bijak dalam mengelola segala informasi government yang didapatkan dan harus bisa menyaringnya dengan baik. Agar informasi tersebut juga menjadi informasi yang berkualitas. Melalui forum media sosial seperti facebook yang merupakan bagian dari perkembangan government web 2.0, maka pemerintah akan lebih mudah dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat langsung sehingga pemerintahan yang terciptakan pun menjadi pemerintahan yang layak.

5.    Ide Smart City saat ini sudah menjadi isu utama inovasi pemerintahan di Indonesia. Menurut anda apakah penerapan Smart City di beberapa kota di Indonesia sudah ideal? Jelaskan Analisis anda berdasarkan 3 kota yang anda ketahui yang menerapkan smart city! (20 poin)

Jawab:

Menurut saya, ide smart city yang saat ini diterapkan di indonesia belum bisa dikatakan ideal. Karena dalam proses pelaksanaanya masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan.Beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan smart city diantaranya:

Surabaya

Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang hampir mendekati taraf ideal dalam pengimplementasian sistem smart city e-government. Salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya yang memanfaatkan sistem program e-musrenbang. Meskipun begitu, dalam prakteknya masih ditemukan beberapa kendala mendasar yakni kota surabaya sendiri masih belum bisa tanggap dalam menyelesaikan atau memberikan solusi dari setiap permasalahan yang marak terjadi sekarang ini. Hal tersebutlah yang mengakibatkan belum idealnya smart city di indonesia, terutama di kota surabaya.

Jakarta 

Jakarta smart city merupakan salah satu konsep yang diterapkan dengan memanfaatkan keahlian para generasi mudanya. Di jakarta sendiri, tenaga ahli dan infrastruktur e-governemt sudah memadai untuk bisa menuju kearah smart city. Namun memang masih ada permasalahan lain seperti; permasalahan dalam pendataan dibidang kependudukan, ekonomi serta sosial yang berhubungan dengan masyarakat jakarta. Data-data tersebut masih tersebar di instansi-instansi yang berbeda sehingga perlu dilakukannya pengintegrasian data kembali.

Bandung

Smart city dikota bandung, pada pelaksanaanya juga masih ditemukan beberapa permasalahan. Diantaranya ialah, masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota bandung, terdapat beberapa daerah dikota bandung yang masih belum menerapakan kebijakan smart city. Selain itu juga, infrastruktur yang belum memadai disetiap daerahnya, serta masih terdapat masyarakat yang gagap akan teknologi. Sehingga segala informasi yang disampaikan melalui internet/teknologi tidak tersalurkan dengan baik.