ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK
Diajukan untuk memenuhi salah
satu tugas Mata kuliah Hukum
Administrasi Negara
Dosen Pengampu : Qotrun
Nida, SH., M.H.
Kelompok : 6
Disusun Oleh :
1. Siti Sahati (6661160041)
2. Elysabet Jovanka (6661170127)
PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA
2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta
taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
"Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak" meskipun masih banyak kekurangan
didalamnya.
Kami sangat
berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta
pengetahuan kita mengenai "Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak". Kami
juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan
jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan
usulan demi perbaikan
makalah yang telah kami buat dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada
sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun tentunya.
Semoga makalah
sederhana ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan
yang telah disusun dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata
yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah ini.
Serang, 05 Mei 2018
Penyusun
DAFTAR ISI
COVER....................................................................................................................
i
KATA PENGANTAR.............................................................................................
ii
DAFTAR ISI...........................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................
1
A.
Latar Belakang Masalah...............................................................................
1
B.
Rumusan Masalah.........................................................................................
1
C.
Tujuan Penulisan...........................................................................................
1
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................
3
A.
Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan ................................................... 3
B.
Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak.......................................................... 3
C.
Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Layak di Indonesia......................... 4
D. Pembagian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak............................ 8
E. Macam-macam
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak....................... 9
BAB III PENUTUP...............................................................................................
13
A.
Kesimpulan..................................................................................................
13
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................
14
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan
Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.
Sedangkan pemerintahan merupakan segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban
yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan Negara, atau dalam
arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada
kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau
penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan Negara.
Dalam menjalankan pemerintahan, cara
pemerintah suatu Negara belum tentu sama dengan cara pemerintah Negara yang
lain memerintah, namun tujuan dibentuknya suatu pemerintahan adalah sama, yaitu
untuk mensejahterahkan rakyat dan mengatur jalannya Negara.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada
beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam
menggerakan administrasi pemerintahan. Dimana prinsip dasar tersebut
diharapkan dapat menjadi prinsip pemerintah guna untuk tercapainya
kesejahteraan rakyat. Dan dalam makalah ini akan dibahas mengenai apa sajakan
prinsip dasar atau asas-asas pemerintahan yang layak itu.
B. Rumusan Masalah
1.
Apakah pengertian dari
asas-asas umum pemerintahan yang layak ?
2.
Bagaimana perkembangan
asas-asas umum pemerintahan yang layak di Indonesia ?
3.
Bagaimana pembagian asas-asas
umum pemerintahan yang layak
4.
Apa sajakah macam-macam
asas-asas umum pemerintahan yang layak ?
C. Tujuan Penulisan
Dalam penulisan makalah ini diharapkan
dapat menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya
akan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dimana asas-asas tersebut harus
dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya terutama
dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga kita sebagai
masyarakat dapat menerapkannya seandainya kita berada di kursi pemerintahan.
Dalam penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis pada
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya akan asas-asas umum pemerintahan yang layak.
Dimana asas-asas tersebut harus dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam
menjalankan pemerintahannya terutama dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara. Sehingga kita sebagai masyarakat dapat menerapkannya seandainya kita
berada di kursi pemerintahan.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Pemerintah
dan Pemerintahan
Pemerintah dan pemerintahan mempunyai
pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat
perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau
fungsi.
Dalam arti sempit pemerintah hanyalah
lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup
aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau
lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan
kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah
dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Dalam arti sempit pemerintahan adalah
segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif
untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala
kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan,
berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu
demi tercapainya tujuan negara.
Di samping itu dari segi struktural
fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur
dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar
tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. (Haryanto dkk, 1997 : 2-3).
2.
Asas-asas
pemerintahan yang layak
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, asas mengandung beberapa arti. Asas dapat mengandung arti
sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar
cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar. Jadi bertitik tolak dari
arti harfiah asas yang dikemukakan di atas, asas-asas umum pemerintahan yang layak
dapat dipahami sebagai dasar umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak.
Asas-asas umum
pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan
aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN. Siapa yang peduli asas? Mungkin hanya kalangan
akademisi. Padahal asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik
tolak berpikir, pembentukan dan intepretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum
merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan,
dan kebolehan.
Istilah asas pemerintahan yang layak di
beberapa Negara ialah
• Di
Belanda dikenal dengan “Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur” (ABBB)
• Di
Inggris dikenal “The Principal of Natural Justice”
• Di
Perancis “Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique”
• Di
Belgia “Aglemene Rechtsbeginselen”
• Di
Jerman “Verfassung Sprinzipien”
• Di
Indonesia “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak”
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Layak di Indonesia
Pada mulanya keberadaan AUPBB ini diindonesia diakui
secara yuridis formal sehingga belum mempunyai kekuatan hukum formal.ketika
pembahasan RUU no 5 tahun 1986 di DPR,fraksi ABRI mengusulkan agar AUPBB
dimasukan sebgai salah satu gugatan terhadap keputusan badan atas pejabat tata
usaha negara, akan tetapi usulan tersebut di toalak oleh pemerintah yang
dikemukakan oleh Ismail selaku mentri kehakiman saat itu,alasannya tersebut
adalah; “menurut hemat kami,dalam praktek ketatanegaraan kita maupun dalam tat
usaha negara yang berlaku di indonesia,kita belum mempunyaikriteria tentang
algemene beginselen van beharlijk bestuur yang berasal dari negeri belanda.pada
waktu ini kita belum tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di
negara-negara kontenental tsb,tradisi tersebut dapat di kembangkan melalui
yurisprudensi yang kemudia akan menimbulkan norma-norma.seacara umum prinsip
dari tata usaha negara kita selalu dikaitkan denga dengan apatur pemerintahan
yang bersih dan berwibawayang konkretasi normanya maupun pengertiannya masih
sangat luas sekali dan perlu di jabarkan melalui kasus-kasus yang kongkrit”
Tidak di cantumkannya,AUPBB dalam UU PTUN bukan
berarti eksistensinya tidak di akui sama sekali,karena seperti yang terjadi di
belanda AAUPBB ini diterapkan daam praktek peradilan terutama dalam
PTUN,sebagaimana nanti akan terlihat pada contoh-contoh putusan PTUN,kalaupun
AUPBB ini terakomodasi dalam praktek peradilan di indonesia karena memiliki
sandaran dalam pasal 17 ayat (1) UU no 14/1970 tentang kekuasaan pokok
kehakiman.”pengadilan tidak boleh menolak menolak untuk memeriksa dan mengadili
suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas,melainkan wajib untuk memriksa dan mengadilinnya” dalam pasal 27 ayat(1)
UU no 14/1970 ditegaskan :”hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
mengadili,mengikuti,dan memahami nilai –nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.”dengan ketentuan hukum pasal ini asasa asas tidak memilik peluang
untuk digunakan dalam proses peradialn administrasi di indonesia.
Seiring dengan perjalan waktu dan perubahan politik
indonesia,asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu UU,yaitu UU no
28/1999 tentang penyelengagaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi,koliusi,dan nepotisme(KKN).
Pasal 1 angka 6 menyebutkan asas umum pemerintah yang layak
adalah asas yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan,kepatutan dan
penyelenggraraan negara yant bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,damn
nepotisme.
Dalam bab III pasal 3 UU no 28/1999 menyebutkan
asas-asas penyelengaraan negara meliputi;
§ Asas kepastian
hukum ,yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peratura perundang udangan,kepatutan,dan keadila dalam setiap kebijakan penyelenggara
negara.
§ Asas tertib
penyelenggaraan negara,yaitu asasa yang mnjadi landasan
keteraturan,keserasian,dan keseimbanhan,dalam pengendalian penyelengaraan
negara.
§
Asas kepetingan
umum,yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif,akomodatif,dan selektif.
§
Assa
keterbukaan,yaitu asasa yang membuka diri tehadap hah masyarakat untuk
memperoleh informasi yang bena,jujur,dan tidak diskriminatif tenntag
penyelengaaraan negara dengan tetap memperhatikan perlinduhan atas hak asasi
pribadi,golongan,dan rahasia negara.
§
Asas
proporsionalitas,yaitu assas yang mengutamakan antara keseimbangan hak dan
kewajiban penyelenggaraan negara.
§
Asas propesionalitas,yaitu
assas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etk dan ketentuan
peraturatura perundang undangan yang berlaku.
§
Asas
akuntabilitas,yaitu asas yang menentukan bawha setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemeggang kedaulatan tertinngi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di indonesia,pemikiran tentang asas-asas umum
pemerintahan yang layak secara populer kali pertama di sajikan dalam buku
prof.kuntjoro purbobranoto dalam bukunya yang berjudul’’beberapa catatan hukum
tata pemerintahan dan peradilan administrasi negara’’ mengetengahkan 13 asas
yaitu;
§
Asas Kepastian
Hukum. Asas kepastian hukum memiliki 2 aspek yang satu lebih bersifat hukum
material ,yang lain bersifat formal.aspek hukum material terkait erat dengan
asas kepercayaan.dalam bnayak keadaan assas kepastian hukum menghalangi badan
pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan.dengan kata lain asas ini
menghenndaki dihormatinnya hak yang telah di peroleh seorang berdasarkan suatu
keputusan pemerintah.
§
Asas Keseimbangan.
Assas ini menghendaki adanya keseimbangan antra hukuman jabatan dan kelalaian
atau kealpaan seorang pegawai.asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang
jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelangagaraan atau kealpaan yang
dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang
ada dan seiring dengan persaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian
hukum.artinya terhadp pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang
yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sana,sesua dengan kriteria yang ada
dalam peraturan perndang-undangan yang berlaku..Asas Kesamaan
§
Asas kesanmaaan
dalam mengambil keputusan,asas ini menghendaki badan pemerintahan menga,bil
tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa
pemerintah untuk menjalankan kebijaksaaan.aturan kebijaksaan memeberi arah pada
pelakasanaan wewenang bebas
§
Asas Bertindak
Cermat. Asas bertindsk cermat,asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat
alam me;akukan aktifitas penyelenggraan tugas pemeribbntahan sehingga tidak
menimbulkan kerugian bagi warga negara.
§
Asas Motivasi untuk
Setiap Keputusan. Asas ini menghendaki setiap ketetatpan harus mempunyai
motovasi/alasan yg cukup sebagai dasar dalam menertibkan ketetapan.alasannya
harus jelas,terang,benar,objektif,dan adil.
§
Asas Jangan
Mencampuradukan Wewenang. Asas ini wewenang dimana penjabat atau usaha negara
memiliki wewenag yang sudah di tentukan dalam peraturan perundang undangan (
baik dari segi wilayah,materi,waktu)untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka
melayani dan mengatur warga negara.asas ini menghendaki agar pejabat tata
uasaha negara untuk menggunakan wewenag untuk tujuan selain yang telah di
tentukan dalam peraturan yang berlaku.
§
Asas Permainan yang
Layak. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang
seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi keempatan
untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum
dijatuhkannya utusan administrasi asas ini juga menekankan pentinngya kejujuran
dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara disamping
itu,pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan
dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku juga dituntut bersikap jujur
dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan denganhak-hak warga negara.
§
Asas Keadilan Atau
Kewajaran. Asas keasilan dan kewajaran asas keadilan menuntut tindakan secara
proposional,sesuai,seimbang, selaras dengan hak.setiap orang asas kewajaran
menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku di tengah masyarakat baik itu berkaitan denga moral adat istiadat.
§
Asas Menanggapi
Penghargaan Yang Wajar. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang
wajar,asss ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus
menimbulkan harapa-harapan bagi warga negara.jika suatu harapan sudah terlanjur
di berikan kepada warga negara tidak bolek ditarik kembali meskipun tidak
menguntungkan bagi pemerintah.
§
Asas Meniadakan
Akibat-Akibat Suatu Keputusan Yang Batal. Asas ini menghendaki agar kedudukan
seseorang dipulihkan kembali sebagai akibat dari keputusan yang batal atau asas
ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan,maka yang
bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.
§
Asas Perlindungan
Atas Pandangan Hidup. Asas perlindunga atas pandangan atau cara hidup
pribadi,asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi
setiap pegawai negara dan warga negara.penerapan asas ini dikaitkan dengan
sistem keyakinan kesusilaan,dan norma-norma yang dijunjung tinnggi masyarakat.
pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan
norma-norma suatu bangsa.
§
Asas Kebijaksaan.
Asas kebijaksanaan,asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaanya diberi kebebasan dan keluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa
harus terpaku pada peraturan perundang undang.
§
Asas
penyelenggaraan kepentingan umum. Penyelenggaraan kepentingan umum asas ini
menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu
mengutamamakan kepentingan yang mencangkup semua aspek kehidupan orang banyak
mengingat kelemahan asas legalitas,pemerintah dapat Bertindah atas dasar
kebijaksanaan untuk menyelengaraka kepentingan umum.
4.
Pembagian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak
Berkenaan dengan ketetapan
(beschikking), AAUPL terbagi dalam dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal
atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Menurut
P.Nicolai, “Een onderscheid tussen procedurele en materiele beginselen van
behoorlijk bestuur is relevant voor de rechtsbescherming“ (perbedaan antara
asas-asas yang bersifat procedural dan material, AAUPL ini penting untuk
perlindungan hukum). Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap pembuatan ketetapan, atau asas-asas yang berkaitan
dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut
pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas
permainan yang layak (fair play beginsel).
Menurut Indroharto, asas-asas yang
bersifat formal yaitu asas-asas yang penting artinya dalam rangka mempersiapkan
susunan dan motivasi dari suatu beschikking. Jadi, menyangkut segi lahiriah
dari beschikking itu, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses
persiapan dan proses pembentukan keputusan, dan asas-asas yang berkaitan dengan
pertimbangan (motivering) serta susunan keputusan. Asas-asas yang bersifat
material tampak pada isi dari keputusan pemerintah. Termasuk kelompok asas yang
bersifat material atau substansial ini adalah asas kepastian hukum, asas
persamaan, asas larangan sewenang-wenang, larangan penyalahgunaan kewenangan.
5.
Macam-macam
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak
Asas – asas umum pemerintahan yang layak
itu yakni :
1)
Asas Kepastian Hukum
Asas
ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang
dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak
akan dicabut kembali. Bahkan sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan.
Sekali Badan Tata Usaha Negara melakukan pencabutan terhadap suatu Keputusan
yang dikeluarkannya, bisa menimbulkan kesan negatif dan dapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap Badan Tata Usaha Negara itu. Termasuk dalam
pengertian ini adalah suatu keputusan tidak boleh berlaku surut.
Salah
satu contoh kasusnya yaitu Putusan Dewan Banding Perdagangan dan Industri, 26
Juni 1957. Dimana suatu ijin tidak boleh ditarik kembali, walaupun kemudian
diketahui bahwa ijin itu diberikan karena suatu kesalahan yang dilakukan
sendiri oleh instansi yang mengeluarkan ijin tersebut.
Dengan
demikian asas ini juga menghendaki agar suatu kekeliruan atau kesalahan yang
dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara hendaklah ditanggung sendiri, tidak
menjadi resiko pihak yang menerima keputusan. Hak seseorang yang telah menerima
suatu keputusan harus dihormati oleh Badan Tata Usaha Negara.
2)
Asas Keseimbangan
Asas
ini berkenaan dengan keseimbangan antara hukuman yang dapat dikenakan terhadap
seseorang pegawai dengan kelalaian pegawai yang bersangkutan. Dalam hubungan
dengan asas keseimbangan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu
sebagai berikut :
a.
Perlu ada kriteria yang
jelas mengenai macam-macam pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh
seorang pegawai, supaya perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang
berbeda dikenai hukuman yang sama sehingga keadilan dapat diselenggarakan.
b.
Pegawai yang
bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri.
c.
Penegakan hukum dan
penjatuhan hukum perlu dilaksanakan oleh suatu instansi yang tidak memihak,
misalnya oleh badan peradilan.
3)
Asas Kesamaan dalam
Mengambil Keputusan
Asas
ini mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara pada hakikatnya harus
mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Dengan
perkataan lain, jangan sampai terjadi bahwa tindakan yang dilakukan pejabat
administrasi negara terhadap seseorang bertentangan dengan tindakan yang
dilakukan terhadap orang lain, meskipun pada dasarnya terdapat persamaan pada
kedua kasus.
4)
Asas Bertidak Cermat
Asas
ini menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara senantiasa
bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat. Contoh kasus : Putusan
Mahkota tanggal 14 Agustus 1970, dengan maksud untuk mencegah kerusakan dan
penyakit gigi, oleh Sekretaris Kesehatan Masyarakat telah dikeluarkan suatu
perintah agar dimasukkan bahan flouride ke dalam air minum. Ternyata tidak
semua warga masyarakat tahan terhadap obat tersebut. Bagi mereka yang tidak
tahan, kemudian menuntut juga agar terhadap mereka diberi kesempatan yang sama
untuk memperoleh air yang tidak dicampur flouride. Dalam pemeriksaan Banding
perintah Sekretasis tersebut dinyatakan batal.
5)
Asas Motivasi
Setiap keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan yang
jelas, benar dan adil. Perlunya motivasi dimasukkan dalam setiap keputusan
adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan
dikeluarkannya keputusan.
6)
Asas tidak mencampur
adukkan kewenangan
Asas ini
berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat administrasi negara untuk
menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah
ditetapkan untuk kewenangan tersebut. Jadi, suatu kewenangan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipergunakan untuk kepentingan
umum tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi.
7)
Asas Permainan yang
Layak
Asas ini
berkenaan dengan prinsip bahwa badan atau pejabat administrasi negara harus
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk
mencari kebenaran dan keadilan.
8)
Asas Keadilan atau
Kewajaran
Asas ini
menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau
tidak wajar. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat
administrasi negara mengandung arti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi
negara hendaklah dilakukan secara proporsional, sesuai, dan selaras dengan hak
setiap orang. Aspek kewajaran dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat
administrasi negara menghendaki supaya setiap tindakan pejabat administrasi
negara harus memperhaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti
nilai-nilai agama, budaya, ekonomi, sosial, dan dapat diterima akal sehat.
9)
Asas Meniadakan Akibat
Keputusan yang Batal
Asas ini
menghendaki supaya pejabat administrasi negara meniadakan semua akibat yang
timbul dari suatu keputusan yang kemudian dinyatakan batal. Sebagai contoh,
seorang pegawai dipecat karena diduga melakukan suatu kejahatan. Akan tetapi,
kemudian pengadilan memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak
bersalah. Dalam hal ini, surat pemecatan tersebut harus dianggap batal sehingga
pegawai yang bersangkutan harus diterima kembali bekerja dan dikembalikan pada
jabatan atau posisi sebelum dipecat.
10) Asas
Menanggapi Pengharapan yang wajar
Asas ini
menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus
menimbulka harapan-harapan pada penduduk. Alat-alat pemerintahan harus
memperhatikan asas ini dengan seksama, sehingga oleh karenanya terharap suatu
harapan yang terlanjur diberikan kepada sesorang tidak boleh ditarik kembali.
Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam tindakan itu, maka kerugian yang timbul
sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus ditanggung oleh alat
pemerintahan secara konsekuwen dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
11) Asas
Perlindungan atas Pandangan Hidup Pribadi
Yang dimaksud
dengan asas ini adalah agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga
negara. Asas ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari negara demokratis
karena suatu negara hukum yang demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi
setiap warganya.
12) Asas
Kebijaksanaan
Asas ini
menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebaiknya
diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus
terpaku pada peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan
selalu mengandung cacat bawaan yakni tidak selalu menampung segenap persoalan.
Untuk itulah, pejabat administrasi negara perlu diberikan keleluasaan untuk
bertindak supaya dapat menyikapi persoalan-persoalan baru yang timbul dalam
masyarakat.
13) Asas
Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Asas ini
menghendaki supaya pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu
mengedepankan kepentingan umum sebagai kepentingan segenap orang.
BAB III
KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas, penulis
dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :
1.
Asas-asas umum
pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan
aturan hokum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 28/1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dengan diundangkannya
UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN,
Asas-asas umum pemerintahan yang layak di Indonesia diidentifikasikan dalam
Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas umum Perpenyelenggaraan negara.
2.
Peningkatan status
hukum asas-asas umum pemerintahan yang layak, dari tendensi-tendensi etis
(etika pemerintahan) menjadi hukum positif tidak tertulis atau hukum tertulis,
membuat keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak semakin penting dalam
konteks teori ataupun praktik pemerintahan.
3.
Adapun macam-macam asas
umum pemerintahan yang layak di Indonesia yaitu asas kepastian hukum, asas
keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat,
asas motivasi, asas tidak mencampur adukkan kewenangan, asas permainan yang
layak, asas keadilan atau kewajaran, asas meniadakan akibat keputusan yang
batal, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas perlindungan atas pandangan
hidup pribadi, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum.
DAFTAR PUSTAKA
Lutfi Efendi,2004.Pokok-Pokok Hukum Administrasi.Malang:Bayumedia
publishing
Nomensen Sinamo,2010.Hukum Adminitrasi
Negara.jakarta:jalan permata aksara
Philipus M .hadjon.2008.Pengantar Hukum Administasi
Indonesia.Yogyakarta:Gajahmada university press
Ridwan HR,2008.Hukum Administrasi Negara.Jakarta:Rajawali
press
